Fakta Mengejutkan Sekaligus Mengherankan Diungkap Ombudsman RI di Rempang
Gudangberita.co.id, Batam - Relokasi warga di Rempang menjadi atensi khusus Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman menyampaikan hasil temuan sementara investigasi yang mereka lakukan atas prakarsa sendiri tekait penolakan relokasi masyarakat dalam pengembangan Rempang Eco City.
Hal ini sudah menjadi tugas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Siadari mengatakan investigasi awal sudah dilakukan Ombudsman dalam beberapa waktu terakhir.
Ditemukan maladministrasi
"Hari ini kami sampaikan setelah sejumlah rangkaian kegiatan mengunjungi beberapa lokasi yang akan terkena fokus pengembangan di Tanjungbanun, Sembulang dan Pasir Panjang. Kami juga memintai klarifikasi kepada BP Batam dan kepolisian serta Lembaga Adat Melayu Kepri maupun Batam memang kami temukan maladministrasi," ucapnya, Rabu (27/9/2023).
Ombudsman pun menurutnya segera menyampaikan saran korektif terkait maladministrasi relokasi warga tersebut ke pemerintah daerah, BP Batam, kepolisian dan pemerintah pusat.
Harus ada dialog dengan masyarakat tanpa intervensi aparat
Lagat menyampaikan agar BP Batam melakukan dialog kepada masyarakat, tokoh adat tanpa melibatkan simbol aparat dan keamanan yang mempengaruhi psikologis warga "Warga trauma dengan oknum aparat berseragam yang berkeliaran di daerah itu," ucapnya.
Pemko Batam diminta jamin stabilitas ekonomi dan pasokan pangan
Pemko atau BP Batam menurut Lagat harus terlibat aktif menjamin stabilitas ekonomi warga setempat saat ini dengan menjamin pasokan pangan.
"Karena kami kumpulkan informasi jika di Sembulang terjadi gangguan pasokan pangan. Pemasok khawatir kampung itu digusur jadi mereka sudah tidak masuk ke wilayah itu. Warga akhirnya membeli membeli bahan pangan agak jauh dan akhirnya mahal," ujarnya.
Minta bebaskan warga yang ditahan polisi, tak hanya ditangguhkan
Ombudsman RI juga meminta polisi membebaskan atau penahanan bagi warga yang ditahan khususnyanya saat bentrokan di Rempang tanggal 7 Septeber lalu maupun demo tanggal 11 September.
"Walau pun sebagian dari aksi tanggal 7 lalu ditangguhkan, kami minta dibebaskan. Karena kami melihat tidak ada urgensinya warga ditahan, kecuali yang terlibat pidana lainnya," ucap Lagat.
Minta pemerintah tegaskan ada atau tidaknya relokasi, kehidupan warga terganggu
Ombudsman dikatakannya meminta pemerintah secara langsung lisan dan tulisan memberikan pengumuman ke warga Rempang mengenai keputusan tentang tidak adanya relokasi warga dalam waktu dekat.
"Karena kan info tanggal 20, kemudian mundur tanggal 28 September. Jadi warga was was tidak berani aktivitas nelayan, bertani karena takut ancaman batas waktu tersebut," kata Lagat
"Nah 4 hal itu kami harapkan dilaksanakan pemko BP dan polresta barelang, pemerintah pusat diharapkan juga mendukung hal ini," tegasnya.
Jangan bikin warga bingung dengan kata-kata relokasi/penggeseran
Ia juga meminta pemerintah tidak membikin warga kebingungan dengan istilah relokasi atau penggeseran.
"Terkait relokasi permanen kedepan bagimana harapan masyarakat tetap dipertahankan harus didengarkan pemerintah. Jika kampung mereka bukan relokasi hanya penggeseran, tetap warga anggap relokasi, warga tidak mau itu," ucapnya.
Ombudsman dikatakannya, juga melihat hal ini janggal.
"Kami heran ada rencana baru pemerintah tidak akan relokasi ke Galang, tapi tetap di Rempang, yang jelas kan warga tidak mau," ucapnya
Data relokasi simpang siur
Data relokasi menurutnya juga simpang siur, Ombudsman ditegaskannya berharap pemerintah jujur.
"Kabarnya 300 bersedia, fakta pemberitaan hari ini ada 3 kk saja jangan sampai pemerintah tidak sajikan info yang benar," ucapnya.
Ia menyebutkan Ombudsman datang ke tiga kampung tersebut memang tadi tidak ada warga yang nyatakan bersedia direlokasi dan semua menyatakan menolak.
"Memang ada beberapa informasi yang bersedia nanti kami carikan datanya dan kita sampaikan kepada instansi terkait," terangnya
