Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Dalam Mutasi Jabatan Kepala dinas
Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebuah dinamika yang selalu menjadi problematika dalam pengaturan manajemen kepegawaian di setiap tingkatan pemerintahan. Walaupun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara rinci skema pelaksanaan mutasi, namun masih banyak ditemukan pelaksanaan mutasi yang tidak sesuai prosedur.
Secara definisi menurut Malayu Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia (2017) menjelaskan bahwa mutasi adalah perubahan posisi, jabatan, tempat, pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam satu organisasi. Secara kemanfaatan, pelaksanaan mutasi berguna bagi setiap individu ASN karena akan memiliki pengalaman baru, mendapatkan pandangan yang lebih luas dan tidak terjadi kebosanan dan kejenuhan.
Di sisi lain, bagi internal pemerintahan maka akan ada pemerataan kualitas dan prestasi di setiap OPD.
Namun pelaksanaan mutasi tidak semata-mata dapat sesuai dengan keinginan mutlak kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dalam pelaksanaan mutasi telah diatur secara rinci dalam Pasal 73 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal Pasal 190 sampai dengan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
Sedangkan secara khusus pelaksanaan mutasi kepala dinas sebagai Jabatan Tinggi Pratama (JPT) telah diatur pelaksanaannya dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Namun demikian pelaksanaan mutasi di berbagai daerah di Indonesia oleh kepala daerah masih saja terjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut karena berbagai faktor seperti ketidakcocokan gaya kepemimpinan, ketidaksukaan secara personal, terdapat kepentingan politik dan juga karena alasan ketidakloyalitasan terhadap kepala daerah.
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi
Seorang kepala daerah dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat negara terikat sebuah kewenangan dan juga wewenang jabatan. Menurut S.F. Marbun dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara I menjelaskan bahwa kewenangan dan wewenang walaupun memiliki kesamaan namun ada sedikit perbedaan. Kewenangan disebut juga kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan.
Dalam memperoleh kewenangan, ada tiga cara yaitu Pertama : melalui atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik guna menambahkan kewenangan atau memberikan kewenangan yang baru. Kedua : melalui delegasi, yaitu pemberian wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain, dalam delegasi kewenangan diserahkan dari orang pertama kepada orang kedua. Ketiga : melalui mandat, yaitu pelimpahan kewenangan kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberikan mandat.
Namun dalam penggunaan kewenangan dan wewenang, kepala daerah memiliki batasan-batasan formil yang diatur dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Batasan-batasan tidak tertulis atas kewenangan disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Bahwa negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, batasan tertulis diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa syarat sahnya sebuah keputusan harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur dan sesuai dengan substansi dari objek keputusan. Sehingga dapat dimaknai bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara tidak dapat dibenarkan dalam aspek penggunaan kewenangan dan juga keabsahan sebuah keputusan.
Like And Dislike Sebagai Alat Ukur Melakukan Mutasi
Penggunaan prinsip like and dislike dalam menilai kinerja seorang kepala dinas bukan merupakan penilaian yang objektif. Karena sejatinya harus sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan prinsip "the right man in the right place". Karena jika merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, bahwa dalam pelaksanaan mutasi harus disusun perencanaan yang memperhatikan aspek Kompetensi, Pola Karir, Pemetaan kepegawaian,talent pool, perpindahan dan pengembangan karir, penilaian prestasi kerja/kinerja, perilaku kerja, kebutuhan organisasi dan sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada kualifikasi jabatan.
Namun demikian, banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya mutasi kepada kepala dinas sebagai JPT. Diantaranya karena terdapat hubungan nepotisme antara kepala daerah dan ASN yang akan ditempatkan mengisi jabatan kepala dinas. Nepotisme ini biasanya terjadi sebagai bentuk balas budi politik karena telah mendukung saat pemilihan kepala daerah serta ada hubungan persaudaraan atau pertemanan. Kedua, terdapat dendam politik karena kepala dinas yang dimutasi tidak mendukung kepala daerah terpilih saat pemilihan kepala daerah. Ketiga, kepala dinas tidak loyal dan tidak melakukan perintah kepala daerah dan Keempat: kepala dinas menjadi pihak yang merugikan dalam kasus korupsi atau maladministrasi yang dilakukan oleh kepala daerah.
Penyalahgunaan Wewenang Merupakan Tindakan Maladministrasi
Dalam hukum Administrasi, sebuah keputusan dinyatakan memenuhi keabsahan (wetmatigheid van bestuur) yaitu harus memenuhi unsur wewenang, prosedur dan substansi. Artinya sebuah keputusan dinyatakan memenuhi asas legalitas jika pejabat yang membuat memiliki kewenangan, sesuai dengan prosedur dalam penetapannya dan substansi keputusaannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Menurut Darda Syahrizal dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, kepala daerah dalam menjalankan kewenangannya tidak selalu berjalan sesuai dengan aturan yang ada, bahkan sering terjadi penyelenggara pemerintahan yang menimbulkan kerugian bagi rakyat baik akibat penyalahgunaan wewenang maupun tindakan sewenang-wenang dari pejabat yang sedang berkuasa. Sehingga perbuatan penyalahgunaan wewenang terjadi apabila terpenuhi beberapa unsur yaitu : Pertama, kepala daerah yang berbuat secara yuridis memiliki kewenangan untuk berbuat. Kedua, Dalam mempertimbangkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, unsur kepentingan umum kurang diperhatikan dan Ketiga, Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkret bagi pihak tertentu.
Akibat dari tindakan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah tersebut merugikan ASN yang menduduki Jabatan kepala dinas karena tidak sesuai prosedur dan menghalangi jenjang karir. Sehingga tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut merupakan tindakan maladministrasi sebagaimana diatur pada Pasal 11 huruf d Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, bahwa Penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan melampaui kewenangan, melawan hukum, penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan wewenang tersebut dalam proses pelayanan publik. Sehingga berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa masyarakat (ASN yang dimutasi) berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Ombudsman.
Faisal A. Satria Putra, S.H., M.H.
Asisten Pratama pada Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Perwakilan Papua.
