Optimalkan Bonus Demografi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Belakangan ini istilah bonus demografi Indonesia mulai memenuhi pembahasan di berbagai linimasa sosial media. Dalam istilah sederhana, bonus demografi merupakan kondisi pada sebuah negara dimana jumlah pendudukan produktif lebih besar daripada usia nonproduktif (seperti anak-anak dan lansia). Beberapa studi mengenai populasi penduduk telah memproyeksikan bahwa bonus demografi di Indonesia akan dihadapi pada periode 2030 sampai dengan 2034. Kondisi ini bukan hanya tentang jumlah atau kuantitas penduduk, namun momentum penting bagi Indonesia dapat menjadi dua sisi mata uang antara dampak positif dan negatif apabila tidak di persiapkan dengan matang.
Ketersediaan usia produktif yang berkualitas secara dominan akan dapat mendorong ekonomi yang secara jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tidak dapat dilakukan secara instan. Membangun manusia yang berkualitas berbanding lurus dengan membangun kualitas hidup yang layak baik bagi seluruh masyarakat. Pelayanan publik menjadi instrumen penting untuk menunjang pencapaian kualitas hidup layak bagi masyarakat melalui berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, permukiman dan ketahanan pangan. Pemerintah harus secara konsisten memprioritaskan pelayanan publik sebagai pengarusutamaan dalam pembangunan sehingga dalam jangka panjang akan mampu memberikan dampak kualitas hidup masyarakat.
Di tengah isu ekonomi global, pelayanan publik masih dihadapkan pada buruknya kualitas pelayanan yang mengakibatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah turun secara signifikan. Ombudsman Republik Indonesia mencatat jumlah pengaduan mengalami peningkatan secara significan dengan total 29.569 laporan masyarakat sejak 2021. Di tahun 2024, jumlah laporan masyarakat yang ditangani Ombudsman RI sebanyak 9.262 laporan atau meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Banyaknya jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman Republik Indonesia menjadi gambaran penting terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas dan persepsi publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat diukur dengan pengaduan masyarakat.
Untuk itu pemerintah perlu melakukan investasi secara besar-besaran untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara global pada infrastutur dan pelayanan publik sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian supply dan demand dalam masyarakat. Hal ini akan mampu men-tackle berbagai issue seperti permukiman, transportansi, dan keberlanjutan lingkungan. Menciptakan kebijakan dan program secara efektif untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan kenaikan populasi harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Selain itu Pemerintah perlu berkolaborasi dengan sektor privat dan masyarakat agar dapat melahirkan berbagai penyelesaian permasalahan terkait isu populasi dan bonus demografi secara solutif sesuai dengan kondisi pada masing - masing wilayah.
Kondisi demografi Indonesia dapat menjadi "bonus" atau hadiah yang bermanfaat bagi Indonesia jika dipersiapkan dengan optimal melalui pelayanan publik yang berkualitas dengan mengimplementasikan berbagai program yang berkaitan peningkatan derajat hidup masyarakat tanpa terkecuali untuk seluruh kelompok masyarakat baik produktif dan nonproduktif. Tidak hanya memfokuskan pada dukungan kepada kelompok usia produktif namun juga pelayanan bagi kelompok nonproduktif seperti pelayanan jaminan sosial kelompok rentan, pelayanan dan bantuin pensiun dan pencegahan/peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
