Mengkritisi Pengawasan Ujian CPNS ala Squid Game
Pemerintah di tahun ini membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hampir semua seleksi di lembaga pemerintah telah berjalan lancar. Kelancaran tersebut dari tahapan pengumuman pendaftaran, tes seleksi, sampai pengumuman hasil seleksi. Namun ada yang cukup berbeda terhadap pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jawa Timur). Mereka tidak hanya melaksanakan seleksi CPNS tetapi disela sela seleksi itu menghadirkan sesuatu yang baru, yang unik, yang dianggap sebagai penawar ketegangan para peserta yang mengikuti seleksi. Penawar itu adalah munculnya orang orang yang disebut sebagai pengawas berlakon Pink Soldier Squid Game. Istilah itu diambil dari serial survival asal Korea Selatan. Tampilnya pengawas ala Squid Game yang terjadi dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Formasi Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian pada Kanwil Kemenkumham Jawa Timur bisa dibilang sesuatu yang "menarik" dalam sorotan publik.
Mengutip dari media CNN Indonesia (21/10/2021), mereka yang berpenampilan pink soldier di Squid Game ini mengenakan kostum berwarna pink dan topeng bersimbol persegi, bulat serta segitiga. Suasana ala Squid Game, sudah terasa sejak para peserta Sesi II hari ke-12 berada di halaman Gedung Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Adegan diawali dengan bunyi sirine. Dari dalam gedung kemudian muncul lima pink soldier. Backsound mencekam juga turut mengiringi saat pink soldier menghampiri para peserta. Kelima pink soldier yang bertugas dilengkapi juga dengan senjata laras panjang. Bukannya takut, para peserta ujian justru takjub dan memberikan aplaus meriah. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Krismono yang diwawancarai CNN Indonesia menerangkan, bahwa pihaknya memang ingin menciptakan suasana yang berbeda dalam seleksi CPNS kali ini, alasannya ingin membuat peserta lebih rileks dan bahagia. Lalu dipilihlah Squid Game, karena ada kemiripan antara serial asal Korea Selatan itu dengan seleksi CPNS. Kemiripan itu menurut Krismono, si peserta harus melewati berbagai rintangan dalam permainan. Orang yang bertahan sampai akhir berhak mendapatkan hadiah. Dalam hal ini bagi yang sukses akan diangkat menjadi CPNS Kemenkumham.
Aplaus! Memilih serial tersebut seperti kita tidak memiliki cerita heroik yang bisa diambil dari perjuangan leluhur kita, adat dan budaya kita, serial yang tumbuh dan berkembang dengan nilai nilai positif yang ada di sekitar kita. Padahal kita sering menyebut, kita adalah Indonesia, kita cinta budaya Indonesia, saya Indonesia, saya Pancasila, dan lain lain. Sesuatu yang tidak memperkuat wawasan kebangsaan kita. Apalagi dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahaan Republik Indonesia dalam hal ini seleksi CPNS. Menurut Otho H. Hadi dalam makalahnya tentang Nation and Character Building melalui pemahaman wawasan kebangsaan mengemukakan, bahwa setiap orang tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dahsyat luar biasa kekuatannya. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa yang berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme. Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya.
Seleksi CPNS merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik. Tidak hanya mengandung rasa dan paham kebangsaan namun juga menjunjung tinggi asas-asas dalam pelayanan publik, seperti asas kepentingan umum dan asas kepastian hukum. Kepentingan umum artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas/bangsa. Kepastian hukum artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum. Kepentingan itu tidak hanya bagi penyelenggara dan peserta seleksi CPNS tetapi juga bagi kepentingan lainnya atau kepentingan bangsa. Sedangkan kepastian hukum tidak saja berlaku pengawasan ala yang sama (mengadopsi serial survival asal Korea Selatan Pink Soldier Squid Game) oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Timur tetapi juga diterapkan di lingkungan Kemenkumham/Kanwil Kanwil lainnya. Sehingga pegawasan dengan model yang sama tidak hanya dirasakan peserta seleksi CPNS di Jawa Timur tetapi juga dirasakan peserta seleksi yang berada di luar Jawa Timur. Lebih-lebih seleksi CPNS di seluruh lembaga/kementerian/pemerintah daerah juga menerapkan ala pengawasan yang sama.
Namun jika pengawasan seleksi CPNS yang mengadopsi serial survival asal Korea Selatan Pink Soldier Squid Game hanya terjadi pada seleksi CPNS di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, maka asas kepentingan dan kepastian dalam pengawasan seleksi tersebut tidak ada alias pengawasan yang menyeleweng/tidak seragam. Cara pengawasan yang tidak seragam atau tidak sama dengan yang lain patut diingatkan oleh Kemenkumham atau Ombudsman, ada apa sebenarnya? Jika hal itu sebagai kebijakan, apa yang ingin dicapai, karena kebijakan itu ada tujuannya. Publik belum mendapatkan penjelasan yang substantif. Pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan nilai substantif pada seleksi CPNS, seperti transparansi proses seleksi dan menanam semangat kebangsaan.
Bandar Lampung, 29 Oktober 2021
Penulis,
Ahmad Saleh David Faranto*)
Asisten Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung
HP: 081369779279.
