Afirmasi Khusus Untuk Indonesia Timur
Baru-baru ini ramai nian ocehan, sindiran dan umpatan di media sosial dan WAG. Umpatan dipicu oleh pengumuman nama-nama calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) asal panitia daerah Polda NTT Tahun 2024. Pasalnya dari 11 nama yang diumumkan, tak nampak nama marga asal NTT.
Penulis pun ikut diserbu pesan via WA dan colekan di media sosial yang berisi protes dan meminta agar cek kembali apa yang terjadi dengan panitia daerah Polda NTT. Judul tulisan ini saya ambil dari umpatan seseorang di media sosial. Diksi baru untuk provinsi kita, NTT = Nusa Tempat Titip. Keren juga diksinya. Ada lagi postingan dengan judul unik: "Naturalisasi bukan hanya di bola kaki tetapi juga calon taruna Akpol antar provinsi". Terhadap banyak pertanyaan wartawan dan publik bahwa apakah telah terjadi nepotisme dalam seleksi taruna Akpol kali ini, saya hanya bisa menyampaikan demikian. Ya saya telah mencermati semua suara publik hari ini dan ikut prihatin. Saya juga telah meneruskan protes ini ke Irwasda Polda NTT.
Apakah ada nepotisme atau tidak perlu dibuktikan lagi. Bukankah semua warga negara boleh mengikuti seleksi seperti ini di seluruh Indonesia? Orang NTT boleh ikut seleksi taruna Akpol di provinsi lain, pun demikian sebaliknya. Meski demikian, persepsi negatif publik NTT tidak dapat dibendung. Proses seleksi kali ini dianggap tidak memihak warga NTT karena tidak ada pertimbangan komposisi putera-putri daerah.
Penulis menjawab semua protes dan umpatan dengan pernyataan demikian; bahwa kami tidak dilibatkan sejak awal sebagai pengawas eksternal seleksi taruna Akpol Polda NTT tahun 2024 sehingga kurang mengikuti proses dan tahapan sejak awal sampai pengumuman kelulusan oleh panitia daerah.
Setahu Penulis, biasanya Biro SDM Polda NTT melibatkan pengawas internal dan eksternal dalam seleksi seperti ini agar transparan dan akuntabel. Hemat saya, ini bukan soal anak-anak NTT mampu atau tidak mampu bersaing, tetapi lebih kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal yang sering diucap Presiden Jokowi untuk membandingkan wilayah Barat dan Timur.
Karena itu memang harus ada afirmasi khusus untuk wilayah Timur. Tapi sudah lah panitia daerah tentu punya ukuran dan timbangan sebagaimana biasanya seleksi dilakukan. Kita hanya berharap suara-suara dari NTT terus bergaung dan didengar oleh Kapolri sehingga hasil seleksi dapat ditinjau kembali, utamanya untuk memenuhi syarat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga.
Oleh : Darius Beda Daton (Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Timur)
