Sulit Urus Sertipikat Ombudsman Gelar FGD
JAMBI - Banyaknya pengaduan masyarakat mengenai sulitnya mengurus sertifikat tanah, menjadi dasar Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi untuk mengadakan FGD dengan judul "Pelayanan Pemecahan Sertifikat Bagi Perumahan Bersubsidi oleh Kantor Pertanahan di Provinsi Jambi" di Hotel Odua Weston, Kota Jambi (31/7).
FGD ini dihadiri oleh Kasi Pengukuran Kementerian ATR/BPN, rekan-rekan REI dan APERSI, para notaris PPAT, pihak kepolisian dari Tim Saber Pungli, serta pegawai BPN Kota, Muaro Jambi, dan Bungo.
"Ombudsman banyak mendapatkan laporan kalau mengurus sertifikat tanah itu susah sekali, jadi harapannya dari FGD ini bisa mendapat solusi untuk perbaikan pelayanan ini," kata Taufik Yasak, Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi saat membuka acara FGD.
Abdul Rokhim, Asisten Ombudsman yang menjadi pemateri menyampaikan tujuan dari FGD ini adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada di lapangan.
"Kurangnya tenaga ukur yang dikeluhkan oleh BPN itu sendiri dan potensi pungli yang besar, karena tidak adanya standar biaya transport bagi juru ukur, hal itu harus segera dicarikan solusinya agar pelayanan di BPN bisa berjalan sesuai SOP." tegasnya.
Melalui FGD ini, Meiriza, anggota REI menyampaikan wacana agar dibentuk kelompok kerja (pokja) yang bisa menampung keluhan para developer.
"Dari Pokja itu diharapkan bisa mendapat solusi dengan cara duduk bersama sambil ngopi santai, pada akhirnya ini demi kepentingan masyarakat banyak." tambahnya.
Sedangkan untuk juru ukur, sudah dilakukan pendidikan kepada 40 siswa untuk di Provinsi Jambi, guna menyiapkan mereka membantu tenaga juru ukur di BPN Jambi.
"Tapi itu masih jauh jumlahnya kalau dibandingkan dengan banyaknya pekerjaan yang ada di BPN. Namun setidaknya kita melakukan perbaikan terus menerus," jelas Heru Murti, Kasi Pengukuran Kementerian ATR/BPN.
Kegiatan FGD yang setiap tahunnya rutin diadakan oleh Ombudsman Perwakilan Jambi ini diharapkan bisa menjadi tempat yang mempertemukan berbagai pihak guna duduk bersama untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik lagi. (ORI-Jambi)
