Sepanjang 2020, Ombudsman Papua Barat Terima 101 Laporan
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Yosep Sombuk pada Rabu (06/01/21).
Musa menyampaikan bahwa selain Laporan Masyarakat, Ombudsman Papua Barat juga menerima konsultasi terkait layanan publik sebanyak 43 laporan konsultasi. Laporan Masyarakat sendiri terdiri atas 64 laporan reguler yang diterima sepanjang 2020 dan 37 laporan khusus terkait COVID-19. "Laporan COVID-19 ini kami terima melalui Posko Laporan masyarakat terkait COVID antara lain laporan terkait transportasi, bansos hingga kesehatan," ujar Sombuk.
Hingga akhir 2020 jumlah laporan selesai berjumlah 68 laporan dan 35 laporan dalam proses pemeriksaan/tindaklanjut. Selain itu Ombudsman Papua Barat juga menyelesaian laporan di tahun sebelumnya sejumlah 25 laporan.
Sementara itu, Sombuk menuturkan "5 substansi laporan yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman Papua Barat adalah substansi perhubungan dan infrastruktur sebanyak 20 laporan, kepegawaian sebanyak 17 laporan, agraria/pertanahan sebanyak 11 laporan, jaminan sosial & kesejahteraan sosial sebanyak 11 laporan, serta substansi kepolisian sebanyak 9 laporan," tambahnya.
"Sedangkan kelompok instansi yang paling banyak dilaporkan ada 5 instansi teratas yaitu Pemerintah Daerah sebanyak 73 laporan (66%), kepolisian 9 laporan (8%), BUMD/BUMN 6 laporan (5%), BPN (Badan Pertanahan Nasional) 4 laporan (4%), dan kejaksaan 3 laporan (3%)", jelasnya lagi.
Selain itu, Ombudsman Papua Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan, seperti Kajian Kebijakan, Sosialisasi & Edukasi Masyarakat, Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Langsung (berupa sidak dan monitoring), dan pembangunan jejaring kerja kepada Mahasiswa, Kaum Disabilitas, Tokoh-tokoh Adat, dan Pemerintah serta melaksanakan PVL On The Spot di beberapa daerah di Provinsi Papua Barat.
"Kami berharap di tahun 2021, masyarakat semakin teredukasi untuk ikut mengawasi dan berani untuk melaporkan permasalahan pelayanan publik sehingga mutu penyelenggaraan pelayanan publik dapat berkualitas sesuai standar pelayanan yang diharapkan," tutup Sombuk.
