• - +

Artikel

Semester Pertama, Ombudsman NTT Terima 542 Akses Masyarakat
ARTIKEL • Selasa, 14/07/2020 • Victor William Benu
 
Rapat evaluasi kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT (13/7).

Kupang - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar rapat membahas laporan kinerja semester pertama tahun 2020 yang melibatkan seluruh Insan Ombudsman Perwakilan NTT. Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) menyampaikan sepanjang semester pertama, berdasarkan sistem laporan Ombudsman periode Januari hingga Juni 2020, Ombudsman RI Perwakilan NTT telah menerima sebanyak 542 akses masyarakat. Data akses masyarakat ini terdiri dari 82 akses melalui Posko Daring Covid-19 dan 460 akses melalui kanal pengaduan reguler. (13/7/2020)

"82 akses masyarakat yang masuk melalui kanal Posko Pengaduan Daring Covid-19 adalah terkait jaring pengaman sosial, dan karena darurat maka proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme khusus. Sedangkan penyelesaian 460 akses  lainnya diproses melalui mekanisme reguler yang terdiri dari 94 akses diselesaikan ditahapan PVL, 50 akses dilanjutkan ke tahapan Pemeriksaan Laporan, 252 akses Konsultasi Non-Laporan, dan sisanya adalah tembusan", jelas Leila Noury, Kepala Keasistenan PVL.

Selanjutnya, Ola Mangu Kanisius selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan yang turut menyampaikan laporan kinerja pada semester pertama, menginformasikan bahwa terdapat 5 dugaan maladministrasi yang mendominasi laporan masyarakat yang telah dilanjutkan ke tahapan Pemeriksaan Laporan.

"Dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan berupa, tidak memberikan pelayanan atau pengabaian kewajiban hukum sebanyak 22 laporan, penundaan berlarut sebanyak 21 laporan, penyimpangan prosedur sebanyak 6 laporan, dan permintaan imbalan sebanyak 1 laporan", jelas Kanisius lagi.

Sementara itu, laporan yang dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan tersebut, dari sisi substansinya juga cukup beragam, yakni kepolisian sebanyak 12 laporan; agraria/pertanahan sebanyak 11 laporan; kepegawaian sebanyak 9 laporan; perbankan sebanyak 3 laporan; adminduk, peradilan, desa, air minum, pendidikan masing-masing sebanyak 2 laporan; kemudian disusul kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial/kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, komisi/lembaga Negara juga masing-masing sebanyak 1 laporan.

Dalam rapat evaluasi ini, setiap Tim Keasistenan juga menyampaikan capaian dan hambatan-hambatan dalam program kerjanya. Hal ini diharapkan untuk menjadi catatan perbaikan kinerja pada semester berikutnya, demi tercapainya percepatan penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi di provinsi berbasis kepulauan ini. (ori-ntt, vwb)





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...