Reformasi Birokrasi Dorong Peningkatan Pelayanan Publik
PEKANBARU- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau Ahmad Fitri mengemukakan pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan momentum penting dalam membangun reformasi birokrasi. Untuk itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menjadi salah satu syarat penting dalam membangun komitmen tersebut.
"Reformasi birokrasi mengupayakan tiga sasaran, yang meliputi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi," kata Ahmad saat memberikan sambutan pada acara pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada delapan UPT di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau, Rabu (24/2/2021). Acara ini turut dihadiri Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau dan Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
Dikatakan Ahmad, terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi warga masyarakat pengguna layanan. "Dengan demikian, terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas tentu saja menjadi harapan banyak pihak untuk mewujudkan reformasi birokrasi tersebut,'' paparnya.
Lebih jauh diutarakan, Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tentu saja akan terus mendorong semua unit penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
