Perluas Jejaring Ombudsman, Papua Barat Terima Tim Budget Resource Center
Manokwari - Dalam rangka memperluas jaringan Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik di masyarakat, Ombudsman Papua Barat menerima permohonan audiensi Tim Budget Resource Center (BRC) atau Pusat Pengetahuan Anggaran Papua Barat, Senin (8/3/2021) bertempat di kantor Perwakilan Ombudsman Papua Barat.
Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Sombuk mengapresiasi dan menerima dengan senang hati kehadiran Tim Budget Resource Center (BRC). Musa menambahkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bentuk keterbukaan informasi terkit anggaran sangat diperlukan di Provinsi Papua Barat.
"Kami apresiasi positif hasil kerja awal tim BRC yang menurutnya selaras dengan kerja Ombudsman. Kami akan mendukung kerja tim BRC khususnya dalam mengakses dokumen publik. Karena kami (Ombudsman) diberikan kewenangan dalam mengakses dokumen-dokumen tersebut. Kami juga akan mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pemerintah daerah untuk aktif menyampaikan informasi-informasi diberbagai situs pemerintah daerah," tutur Sombuk.
Koordinator BRC Papua Barat Metuzalak Awom menjelaskan bahwa kehadiran Tim Budget Resource Center (BRC) atau Pusat Pengetahuan Anggaran Papua Barat adalah terkait literasi anggaran, informasi anggaran, analisa anggaran dan advokasi anggaran.
"Kerja kami ini tentunya harus banyak bersinergi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Ombudsman Papua Barat. Untuk itu kedatangan kami adalah untuk memperkenalkan kerja-kerja kami dan membangun kerjasama yang baik dengan Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik," jelas Metuzalak Awom.
Dalam pertemuan ini juga Tim BRC atau Pusat Pengetahuan Anggaran mempresentasikan hasil analisis APBD Provinsi Papua Barat TA. 2020 yang dilatih oleh Tim Seknas Fitra (Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran).
Tim BRC mengaku siap bekerja sama untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai prosedur dan peranturan perundang-undangan yang berlaku.
Â
