Perkuat LAPOR, USAID Koordinasi Ombudsman
Banjarmasin - Dalam rangka memperkuat LAPOR (Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat), USAID memberikan dukungan berupa pendampingan kepada Pemko Banjarmasin dan Pemda Provinsi Kalsel. Guna lebih memperkuat program tersebut, USAID melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel.
Hal tersebut dilakukan, karena Ombudsman juga mengawal keterhubungan seluruh pelayanan publik di Kalimantan Selatan, terutama pelayanan di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/Kota di Kalsel dan Pemerintah Proivinsi Kalsel, ujar Noorhalis Majid kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, disela menerima kunjungan tim USAID.
Kunjugan USAID ini dalam rangka shering informasi tentang perkembangan LAPOR. Menurut Ombudsman, progresnya cukup baik. Indikatornya, semakin banyak masyarakat yang menyampaikan laporan melalui aplikasi LAPOR, dan laporan di Ombudsman berkurang. Ombudsman juga selalu mensyaratkan agar pelapor yang datang ke Ombudsman untuk komplain terlebih dahulu melalui aplikasi LAPOR, jelas Noorhalis Majid.
Deputi Director USAID Indonesia, Anders Mantius, menggali dampak penguatan yang dilakukan USAID terhadap kemajuan integrasi LAPOR di seluruh instansi pelayanan publik. Dia juga menanyakan daerah-daerah strategis yang dapat didukung oleh USAID dalam memperkuat integrasi LAPOR, sehingga membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.
Bagi Ombudsman, sangat penting untuk memperkuat pemerintah daerah, karena ada banyak keterbatasan dalam menerapkan LAPOR, terutama soal sumber daya manusia dan keterbatasan sarana prasana. Selain memperkuat pelaksana di masing-masing petugas penyelenggara pelayanan publik, juga memperkuat masyarakat agar peduli dan berpatisipasi untuk terus kritis terhadap masalah pelayanan publik.
Selain tim USAID, hadir pula dalam koordinasi tersebut dari Bagian Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Zakaria dan Rena. Mereka menggali soal peran Ombudsman dalam mendorong percepatan integrasi LAPOR. Noorhalis mengatakan bahwa Ombudsman sudah melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah dan secara berkala melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan LAPOR di tiap kabupaten/kota.
Evaluasi ini juga melibatkan pemerintah provinsi, sehingga pemerintah provinsi juga bertanggung jawab untuk mendorong percepatan integrasi tersebut. Selain itu, dalam survei kepatuhan yang dilakukan Ombudsman, juga mensyaratkan agar instansi pelayanan publik menyediakan unit pengaduan pelayanan dan terintegrasi dalam LAPOR.
Besok, Selasa, 9 April 2019, USAID melakukan penandatangan komitmen dan bimibingan teknis LAPOR di lingkungan pemko Banjarmasin, sebagai bentuk dukungan yang diberikan USAID dalam mempercepat pelaksanaan LAPOR.
Sekalipun Pemko Banjarmasin sudah lebih satu tahun terintegrasi dengan LAPOR, namun komitmen dan bimbingan teknis masih harus dilakukan, sehingga secara substansi, laporan dapat diselesaikan sesuai harapan, ujar Irfan mitra USAID program Cegah yang selama satu tahun ini mendampingi Pemko dan Pemprov dalam penerapan aplikasi LAPOR. (ORI-Kalsel)
