Penilaian Kepatuhan Standar Layanan Publik Tahun 2018, Kabupaten Manokwari masuk zona kuning
Manokwari- Penilaian Kepatuhan Standar Layanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari tahun 2018 masuk Zona Kuning (Sedang). Demikian disampaikan oleh Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Yules Rumbewas di Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, Senin 14 januari 2019.
Penyerahan penilaian Kepatuhan ini diterima langsung Wakil Bupati Manokwari Edy Budoyo didampingi Sekda Kabupaten Manokwari dan Seluruh Kepala OPD di lingkup Pemda Kabupaten Manokwari.
Penilaian Kepatuhan ini naik meskipun hanya 0,15 poin dari zona merah yaitu 50,15. Namun nilai ini masih terbilang rendah untuk zona sedang. Sehingga Ombudsman Papua Barat meminta Pemda Kabupaten Manokwari untuk memperhatikan hal tersbut dan berkomitmen penuh untuk meningkatkan nilai di tahun mendatang.
" Penilaian ini juga dipengaruhi oleh masih banyaknya OPD yang masih menahan perijinan yang sudah semestinya diserahkan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Manokwari. Selain itu standar layanan yang belum dimiliki oleh OPD sepertinya Standar Prosedur Pelayanan, Jangka waktu, Biaya hingga sarana prasarana layanan yang semuanya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tagun 2009 tentang Pelayanan Publik " tutur Rumbewas.
Ombudsman mengapresiasi keberadaan Dinas PMPTSP Kabupaten Manokwari yang meskipun baru terbentuk akhir 2017 namun berkomitmen penuh dalam meningkatkan pelayanan selain itu Dinas PMPTSP senantiasa berkordinasi baik dengan Ombudsman sehingga kami senantiasa melakukan pendampingan.
" Harapan kami setiap OPD di Kabupaten Manokwari harus membangun sinergi dengan Ombudsman sehingga kita mendorong Kabupaten Manokwari sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat sebagai barometer pelayanan publik di provinsi Papua Barat " tutup Rumbewas.
Â
