Penilaian Kepatuhan Masuk Zona Merah, Bupati Kepulauan Tanimbar Siap Berbenah
Ambon - Hasan Slamat, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku menyerahkan hasil penilaian kepatuhan tahun 2019 kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon yang didampingi Inspektur daerah dan jajarannya pada Selasa (11/2) bertempat di Kantor Ombudsman Maluku.
Hasil penilaian kepatuhan tahun 2019 menempatkan Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar berada di zona merah atau kategori tingkat kepatuhan rendah dengan nilai 23,10. Terdapat sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi objek penilaian Ombudsman dengan jumlah 64 produk pelayanan administrasi. Kabupaten Kepulauan Tanimbar pertama kali menjadi objek penilaian pada tahun 2019.
Dalam pertemuan itu, Petrus Fatlolon mengungkapkan, "Kami menerima hasil penilaian ini, kami mengakui masih banyak kekurangan dan kami siap berbenah. Saya sadari hal ini berawal dari saya sebagai kepala daerah. Untuk itu, kami meminta arahan dan pendampingan dari Ombudsman, langkah-langkah apa yang harus kami benahi dalam rangka memperbaiki standar pelayanan publik agar hasil penilaian untuk selanjutnya bisa lebih baik. Selain itu, hal ini memicu kami untuk lebih bersinergi dengan bagian organisasi dan OPD".
Dalam pertemuan itu, Hasan menuturkan "Kami mengapresiasi semangat Bapak Bupati untuk berbenah. Kami berharap agar pembenahan tidak hanya dilakukan pada OPD yang menjadi objek penilaian Ombudsman saja, namun ke semua OPD di lingkup Pemda Kepulauan Tanimbar sehingga pelayanan publik yang baik bisa dirasakan oleh masyarakat".
Lebih lanjutnya dirinya menambahkan, terkait permintaan pendampingan pembenahan standar pelayanan publik oleh Pemda Kepulauan Tanimbar, Ombudsman bersedia dan siap kapanpun pemda membutuhkan pendampingan. Dalam pertemuan tersebut juga membahas terkait rencana kerja sama dalam bentuk MoU dengan Ombudsman yang digagas demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (ori-maluku, tim pc)
