Artikel

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua bersama Kepala Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Papua

Jayapura - Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua, Hermansyah Siregar mengunjungi Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Iwanggin Sabar Olif,  Senin (18/3). Kunjungan tersebut bertujuan pembinaan dan pengawasan terhadap pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkungan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua, secara khusus Divisi Imigrasi yang membawahi 1 kantor imigrasi kelas I Jayapura (TPI), dan 3 kantor Imigrasi Kelas II Biak (TPI), Merauke (TPI) dan Tembagapura/Mimika (TPI) dan 1 rumah detensi imigrasi.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah menyerukan kepada setiap UPT untuk melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, sementara untuk wilayah Papua khususnya Divisi Imigrasi dipilotkan pada 2 lokasi kantor imigrasi yaitu kantor imigrasi kelas I Jayapura (TPI) dan kantor Imigrasi Kelas II Merauke (TPI). "Untuk ini, kami mendorong pertama kepada WBK kemudian WBBM sebagai langkah berikut, dan tentunya tidak terlepas dari komitmen segenap elemen," papar Hermansyah Siregar.

"Pelayanan Imigrasi terdiri dari dua jenis, pelayanan paspor dan izin tinggal orang asing, yang sifatnya administrasi, sementara untuk pengawasan, kami harapkan koordinasi setiap instansi sesuai dengan kewenangannya dapat bersinergi dengan Imigrasi," tambah Hermansyah. Terkait dengan pengawasan, Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Papua, berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua mengingat beberapa masalah orang asing yang masuk ke wilayah Papua tanpa izin ataupun menyalahgunakan izin tinggal di Papua. Pengawasan yang dilakukan memerlukan koordinasi intens kepada kantor Imigrasi terdekat, namun kendalanya di Provinsi Papua hanya memiliki 4 kantor, sementara wilayah kerja meliputi 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, untuk itu Divisi Imigrasi bersama Pemerintah Daerah di 3 wilayah baru antara lain Kabupaten Asmat, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Jayawijaya mendorong pembukaan kantor Imigrasi di wilayah tersebut.

Iwanggin menyambut baik upaya membangun Zona Integritas internal Imigrasi, dan juga sepakat dilakukannya sinergitas pengawasan dari setiap instansi sesuai dengan kewenanganan. Dalam kaitan dengan membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, tentunya pelayanan publik menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan, sebagaimana diketahui hasil penilaian Ombudsman RI terhadap pemenuhan standar pelayanan, Imigrasi Papua memperoleh penilaian tinggi (zonasi hijau) tahun 2017 sehingga di tahun 2018 tidak diikutkan dalam penilaian. "Imigrasi diwilayah Papua telah masuk zona kepatuhan tinggi sehingga tidak diikutkan kembali dalam penilaian 2018, sehingga dalam rangka Zona Integritas WBK dan WBBM pemenuhan standar pelayanan tetap diperhatikan sebagai bagian membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK)," ujar Iwanggin.

Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Papua dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua sepakat bahwa kerja pengawasan terhadap layanan terhadap orang asing harus sinergi antara unit pengawasan setiap instansi terkait, sehingga sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan rapat sinergitas Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) ditingkat Provinsi Papua dalam waktu dekat.