Pelayanan Publik Pada Bidang Pertanian
Pelayanan Publik Pada Bidang Pertanian
Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Provinsi Sulsel menggelar sosialisasi Penghargaan Abdi Bakti Tani pada akhir bulan Januari 2019 lalu. Beberapa instansi terkait diundang untuk mendengar pemaparan terkait penghargaan tersebut seperti Bagian Ortala, Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan seluruh kabupaten/kota di Sulsel serta instansi terkait pada tingkat provinsi seperti Inspektorat dan Ombudsman RI.
Penghargaan Abdi Abdi Tani adalah program Kementerian Pertanian berupa pemberian penghargaan kepada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) di bidang pertanian yang berprestasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik. Penghargaan tersebut digelar setiap dua tahun sekali pada tahun ganjil sejak tahun 2015. UKPP Bidang pertanian yang dianggap berprestasi dalam pelayanan publik jika telah melaksanakan pelayanan prima secara berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur kepada masyarakat tani. Tujuan penilaian Abdi Bakti Tani adalah mendorong dan memotivasi unit pelayanan publik untuk menggerakkan semua sumberdaya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sehingga dapat berprestasi dalam bidang pertanian.
Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/KP.450/7/2012 telah ditetapkan Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani bagi Unit kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian. Ada tiga kategori penghargaan yang diberikan yakni berupa piagam, plakat dan piala. Penghargaan berupa piagam jika hasil penilaian mendapatkan skor 71-80, sedang plakat dengan skor 81-90 sedangkan piala jika berhasil mencapai skor 91-100. Penilaian dimulai pada tingkat provinsi untuk memilih tiga UKPP Bidang Pertanian yang tertinggi skornya untuk dinilai pada tingkat nasional oleh tim penilai dari Kementerian Pertanian.
Pada tahun 2017 silam, ada tiga UKPP terbaik dari Sulsel berdasarkan penilaian Tim Penilai Abdi Bakti Tani Tingkat Provinsi Sulsel yang diusulkan kepada Tim Penilai Kementerian Pertanian yakni Balai Penyuluhan Pertanian Tanalili, Luwu Utara; Balai Penyuluhan Pertanian Lalabata, Soppeng dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai. Bersama 66 unit kerja lainnya dari berbagai provinsi diseleksi kemudian dikerucutkan menjadi 36 UKPP untuk dinilai. Dari 36 UKPP dipilih lagi untuk diseleksi mendapatkan piagam, plakat dan piala Abdi Bakti Tani 2017.
Pelayanan Bidang Pertanian
Dalam Bidang Pertanian, ada berbagai macam pelayanan bagi petani dan peternak. Seperti pada Balai Penyuluhan Pertanian, biasanya ada pelayanan penyediaan bibit tanaman; pelayanan penyaluran benih; pelayanan bimbingan teknis; pelayanan pembinaan kelembagaan bagi petani/kelompok tani/gapoktan; pelayanan jasa konsultasi oleh penyuluh; pelayanan armada mesin panen, pengendali hama, dan armada mesin tanam; pelayanan penyediaan pupuk; penyediaan data dan informasi pertanian. Sedangkan bagi petani-peternak dibentuk Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) ada berbagai produk pelayanan yang sering dilakukan sepreti pemberian vaksinasi; pemeriksaan kebuntingan dan gangguan reproduksi; inseminasi buatan; disinfeksi; pengambilan sampel; pelayanan pemeriksaan hewan; pelayanan terpadu kesehatan hewan; pelayanan informasi, konsultasi dan edukasi peternakan dan bahkan pelayanan visum et repertum.
Penyelenggara pelayanan publik bidang pertanian yang disebut UKPP pun bermacam-macam nomenklaturnya baik yang berada di bawah Dinas Pertanian, atau Dinas Tanaman Pangan maupun Dinas Peternakan. Pada umumnya UKPP berbentuk Balai seperti Balai Penyuluhan Pertanian; Balai Proteksi Tanaman Perkebunan; Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan seterusnya sesuai nomenklatur pada pemerintah kabupaten/kota setempat. Ada juga UKPP berbentuk UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) seperti UPTB Badan Ketahanan Pangan dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) seperti UPTD Pembibitan dan Enseminasi Buatan.
Nampaknya Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memiliki visi pelayanan publik yang sangat baik untuk mendorong kesejahteraan petani melalui pelayanan yang dilakukan aparat pemerintah di bidang pertanian. Pandangan alumni Fakultas Pertanian UNHAS tersebut menilai kunci keberhasilan sektor pertanian adalah pelayanan publik. Maka semua UKPP Bidang Pertanian pada pemerintah daerah (provinsi, kabuapten dan kota) dan UPT pada lingkup Kementerian Pertanian didorong untuk melakukan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat petani agar bisa membantu petani meningkatkan hasil produksi mereka.
Pembangunan Bidang Pertanian
Negara Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris mengalami paradox karena share Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi di Indonesia adalah sektor industri, bukan pada sektor pertanian berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Sektor industri memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi sampai angka 19,66 persen dibandingkan sektor pertanian pada angka 13,53 persen pada tahun 2018 silam. Bahkan sektor perdagangan hampir melampaui sektor pertanian yang menyumbang angka 13,02 persen pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 5,17 persen.
Padahal sebagai negara agraris, pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam komoditas dari hasil pertanian dan perkebunan. Bahkan beberapa komodotias yang tumbuh di Indonesia adalah komoditas ekspor seperti karet, kelapa sawit, kopi, dan jagung. Namun pemasalahan yang mendasar bagi petani adalah luas lahan pertanian yang semakin terbatas sebagai media tanam. Dari data statistik BPS lahan pertanian 2012-2016, luas lahan sawah mengalami penurunan yakni pada tahun 2012 seluas 66.337 Ha, tahun 2013 (43.554 Ha), 2014 (43.273 Ha), 2015 (43.003 Ha), dan 2016 seluas 41.155 Ha. Jika petani memiliki lahan yang luas akan mampu melakukan usaha budidaya tanaman yang bisa menunjang produktivitas tanaman. Janji politik Preseiden Jokowi pada tahun 2014 lalu adalah kepemilikan lahan bagi petani menjadi rata-rata 2 hektar agar meningkat kesejahteraan petani.
Meski demikian, diakui bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling tinggi dalam menyerap tenaga kerja (28,79 persen) selain sektor perdagangan (18,61 persen) dan sektor industri (14,72 persen) berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2018. Tingkat pengangguran terbuka di pedesaan hanya 4,04 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan pengangguran di perkotaan (6,45 persen). Dengan demikian, sektor pertanian merupakan sektor yang punya andil besar menurunkan jumlah penganggur di pedesaan yang bersifat padat karya.
Data Sakernas juga mencatat tingkat pendidikan penduduk yang bekerja masih berpendidikan SMP ke bawah (58,78 persen). Data tersebut mengkonfirmasi jika tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian lebih banyak masih pendidikan rendah dengan ketrampilan seadanya. Fakta tersebut dapat menjadi tantangan bagi Kementerian Pertanian agar meningkatkan peran penyelengga pelayanan publik di bidang pertanian untuk membantu masyarakat petani untuk meningkatkan ketrampilan bertani dan menerapkan inovasi teknologi dalam bidang pertanian agar dapat menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi dibanding sektor perindustrian dan sektor perdagangan.
Salah satu komponen dalam penghargaan Abdi Bakti Tani adalah Inovasi bidang pertanian. Inovasi yang telah dilakukan berbagai UKPP Bidang Pertanian mesti diarahkan untuk mendorong hasil guna bagi petani agar lebih bermakna dalam menyumbang pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Dengan demikian penghargaan Abdi Bakti Tani bukan sekedar acara seremonial setiap dua tahunan tetapi memiliki andil yang besar mendorong sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju kedaulatan pangan nasional.
Asisten Ombudsman RI Sulsel Bidang Pemeriksaan Laporan,
Muslimin B Putra
