• - +

Artikel

Pelayanan Publik di Tengah Wabah Covid-19
ARTIKEL • Jum'at, 03/04/2020 • Muslimin B. Putra
 
Foto by Ombudsman RI Sulsel

SHARE

Sejak pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi ditemukannya penderita Corona Virus Disease (Covid-19) di Depok, Jawa Barat pada 2 Maret 2020 silam sebanyak dua orang,  satu bulan kemudian angka prevalensi penderita Covid-19 pada 2 April 2020, sudah mencapai angka 1.790 kasus. Jumlah pasien Covid yang meninggal (170 orang) masih lebih banyak dibanding yang sembuh (112 orang). Sebaran wilayah penderita Covid  sudah mencapai 32 provinsi. 

Sementara data Worldmeters, jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia tercatat 1.015.466 dan yang meninggal tercatat sudah 53.190 pasien.  Data tersebut sesuai prediksi Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia-WHO) saat konferensi pers di Jenewa (Rabu, 1/4/2020) yang memprediksi bahwa dalam beberapa hari ke depan angka kasus terinfeksi virus corona yang dikonfirmasi akan mencapai 1 juta dan jumlah kematian lebih 50.000 kasus.

Puncak pandemi Covid-10 di Indonesia belum bisa diketahui dengan pasti.  Tetapi berbagai prediksi secara ilmiah telah dilakukan beberapa pihak, seperti di antaranya Ikatan Alumni (ILUNI) Matematika UI yang membuat model untuk menghitung waktu pandemi mereda. Data yang digunakan untuk simulasi adalah data kasus kumulatif rentang waktu 2-29 Maret 2020 yang bersumber dari website kawalcovid19.id dengan model SIRU yakni infected dan unreported case. Sementara perhitungan merujuk pada fungsi laju antar manusia dihubungkan dengan kebijakan pemerintah seperti kebijakan Work From Home dan Physical Distancing.

Hasil perhitungannya, ada tiga skenario yakni skenario pertama puncak pandemi akan terjadi pada 4 Juni 2020 dengan 11.318 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai ratusan ribu. Skenario pertama dapat terjadi jika pada 1 April 2020 tidak ada kebijakan signifikan dan tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia sehingga kegiatan berjalan seperti biasa tanpa ada pencegahan.  Skenario kedua, puncak pandemi akan terjadi 2 Mei 2020 dengan 1.490 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai 60.000 kasus. Skenario kedua dapat terjadi jika kebijakan sudah ada namun kurang tegas dalam mengurangi interaksi manusia sehingga tidak disiplin mengimplementasikan physical distancing. Sedangkan skenario ketiga,  puncak pandemi akan terjadi pada 16 April 2020 dengan 546 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai 17.000 kasus. Pandemi Covid-19 diperkirakan akan mereda pada akhir bulan Mei atau awal Juni 2020. Skenario ketiga dapat terjadi jika kebijakan diberlakukan dengan tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia dan masyarakat dengan disiplin melaksanakan kebijakan pemerintah seperti physical distancing dan work from home.

Dari tiga skenario diatas, tentunya skenario ketiga menjadi yang diharapkan tercapai agar wabah covid-19 segera mereda. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan dua kebijakan penting dalam penanganan Covid-19 yakni mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020 yang memutuskan adanya Darurat Kesehatan di seluruh Indonesia akibat wabah Covid-19 dan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 yang mengatur pelaksanaan pembatasan Sosial Berskala Besar.

Jika wabah Covid-19 segera mereda maka tragedi kesehatan pandemi Flu Spanyol atau biasa disebut Great Influenza Pandemic pada tahun 1918 dapat dihindari terjadi pada tahun 2020. Pandemi Flu Spanyol yang terjadi pada 1918 juga melanda sebagian besar dunia, termasuk masyarakat di Indonesia  (saat itu masih Hindia Belanda). Data Center for Disease and Prevention (CDC) Amerika Serikat yang terjadi mulai 1918 sampai 1920 terjadi selama dua tahun dan merata seluruh dunia sehingga mengakibatkan 50 juta orang meninggal. Sementara korban yang meninggal di Indonesia mencapai 1,5 juta jiwa menurut Colin Brown dalam "The Influenza Pandemic of 1918 in Indonesia".

Kebijakan Publik

Guna mencegah penyebaran dan peningkatan kewaspadaan terhadap Covid-19, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan publik. Setidaknya ada tiga kebijakan publik yang diterbitkan pemerintahan Joko Widodo dalam mengatasi Covid-19 pada tanggal 31 Maret 2020 yakni Kepres No. 11/2020, PP No. 21/2020 dan Kebijakan Jaring Pengaman Sosial untuk mengatasi dampak Covid-19.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 yang menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat pandemi virus korona 2019 (Covid-19).  Penetapannya didasari oleh kondisi sosiologis penyebaran virus korona yang menyebabkan angka kematian semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat sehingga dinyatakan sebagai status darurat kesehatan masyarakat. 

Presiden juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah  (PP) No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Salah satu inti PSBB seperti yang tercantum pada Pasal 4 yakni peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Kata "Peliburan" dalam PP ini berbeda secara diametral yang dilakukan masyarakat sekarang ini yang sebagian melakukan Work From Home (bekerja dari rumah).

Substansi dari PP No. 21/2020 berbeda dengan Himbauan Presiden Joko Widodo saat Konferensi Pers di Istana Bogor (Minggu, 15/3/2020) yang menyatakan : "Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah" atau lebih dikenal dengan Work From Home (WFH). Himbauan ini untuk membatasi aktifitas masyarakat di luar rumah guna mencegah penyebaran covid-19 yang bermutasi dari orang ke orang. Jika PP ini berlaku, maka bukan lagi kerja dari rumah tetapi libur bekerja dari rumah.

Kebijakan publik yang lain sebagai dampak sosial-ekonomi pelarangan aktifitas diluar rumah agar tidak terinfeksi Covid-19 adalah kebijakan jaring pengaman sosial. Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan enam program Jaring Pengaman Sosial sebagai dasar bagi pemberian bantuan sosial pada masyarakat kelas ekonomi lapis bawah yang menerima upah harian.  Keenam program JPS tersebut bagi penerima program keluarga harapan, penerima kartu sembako, penerima kartu prakerja, pelanggal PLN 450 VA, pencadangan dana Rp 25 trilyun untuk logistik, serta keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal.

Pelayanan Publik

Terbitnya Surat Edaran Menteri PANRB NO. 34 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem kerja ASN  berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat.  Beberapa instansi pemerintah melakukan sistem work from home sehingga tidak melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik yang tugas pokoknya melakukan pelayanan administrasi bahkan menghentikan sama sekali pelayanannya seperti pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan keimigrasian. Sementara pelayanan pendidikan diselenggarakan secara online (daring).

Tetapi Surat Edaran ini nampaknya tidak berlaku bagi penyelenggara pelayanan publik di bidang kesehatan sebagai garda depan penanggulangan penderita covid-19.  Meski sebagian besar petugas kesehatan berstatus ASN tetapi kepada mereka ditugaskan oleh negara untuk melakukan pelayanan publik, utamanya pelayanan di bidang jasa publik. 

 Maka tak salah bila pemerintah berjanji akan memberikan insentif kerja bagi para tenaga paramedis yang menangani pasien yang terpapar Covid-19. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,1 trilyun sampai Rp 6,1 triyun untuk asuransi dan insentif tenaga medis. Kemenkeu juga telah melakukan penghitungan berdasarkan klaster seperti klaster dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan dan perawat. Klaster dokter spesialis mendapatkan nominal tertinggi setiap bulan sebesar 15 juta sementara dokter umum dan gigi Rp 10 juta serta bidan/perawat sebesar Rp 7,5 juta per bulan.  

Tugas Ombudsman sekarang adalah memastikan masyarakat yang terpapar covid-19 mendapatkan pelayanan dari rumah sakit dan juga pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) memastikan rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19 memiliki infrastruktur yang maksimal untuk melayani pasien, baik Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) hingga pasien suspect Covid-19. Hal penting lainnya agar ketiga produk kebijakan publik dalam penanganan covid-19 berjalan maksimal sehingga skenario yang ketiga puncak pandemi Covid-19 dari prediksi Iluni Matematika UI di atas yang terjadi.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...