Ombudsman Tinjau Kesiapan Seleksi CPNS 2018
Bandung - Menjelang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan pengawasan koordinasi dan verifikasi data dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat untuk membahas agenda pengawasan penerimaan CPNS 2018 di Lingkungan Pemprov Jawa Barat (11/10).
Pengawasan dan koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Ombudsman Jawa Barat Haneda Sri Lastoto, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Sumarwan, Asisten Ombudsman Noer Adhe Purnama dan Jajaran BKD Jabar.
Seperti disampaikan pihak BKD, pada tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka sekitar 1085 formasi CPNS untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis dan 1 Formasi untuk Eks Tenaga Honorer Kategori 2. Saat ini sudah ada 20.000 pendaftar jalur umum dan 20 pendaftar untuk jalur disabilitas (yang berkebutuhan khusus).
Terkait teknis lokasi pelaksanaan seleksi CPNS 2018, khusus Provinsi Jawa Barat dilaksanakan di Universitas Telkom, Spot Gelanggang Olahraga Arcamanik, Cibinong (kabupaten Bogor), Gedung Sebaguna Tasikmalaya dan Cirebon.
Verifikasi berkas calon peserta seleksi CPNS akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 dan untuk mekanisme pelaksanaan seleksi akan menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT).
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyarankan Panitia seleksi agar memperhatikan pelayanan peserta berkebutuhan khusus seperti ruang layanan, petugas khusus untuk membantu peserta berkebutuhan khusus dalam mobilitas di tempat seleksi. Meja seleksi khusus juga perlu disediakan agar pelaksanaan seleksi CPNS 2018 khusus di Provinsi Jawa Barat ramah terhadap peserta yang berkebutuhan khusus.
Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga meminta Panitia untuk menyiapkan meja/ruangan khusus untuk Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan. Demi mewujudkan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 Provinsi Jawa Barat yang transparan, akuntabel dan berkualitas juga perlu dukungan pengawasan aktif dari masyarakat dan Ombudsman.
Untuk itu, Ombudsman membuka posko pengaduan terkait pelaksanaan CPNS 2018 Provinsi Jawa Barat. Ombudsman berharap bila masyarakat menemukan kejanggalan terhadap pelaksanaan seleksi CPNS ini dapat meyampaikan laporannya secara langsung di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Diakhir pengawasan, Keterlibatan Ombudsman Jabar terhadap pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menghindari praktek maladministrasi pada prosesnya nanti. (ORI-Jabar)
