• ,
  • - +

Artikel

Ombudsman Sulut menerima Kunjungan Kakanwil Kemenkumham Sulut
• Jum'at, 17/01/2020 • Nancy Tindige M.Si
 
foto bersama Kepala Ombudsman RI Pwk Sulut dengan jajaran Kanwil Kumham

Manado - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, Lumaksono, pada Kamis (16/01/2020). Kunjungan Kakanwil disambut hangat oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara, Helda Tirajoh.

Kakanwil turut menyertakan para Kepala Divisi dalam kunjungannya tersebut. Tujuan kedatangan Kakanwil adalah untuk memperkenalkan diri secara langsung karena pada tanggal 06 Januari 2020 lalu resmi menjabat. Selain itu Kakanwil ingin menjalin komunikasi yang baik dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, karena sangat disadari peran penting Ombudsman RI sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain memperkenalkan diri, Kakanwil juga menyampaikan dua agenda besar yang akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara yang membutuhkan dukungan dan pengawasan dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Pertama, terkait proses penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara yang sudah masuk dalam tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Sangat diharapkan partisipasi aktif dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam mengawasi penyelenggaraan penerimaan CPNS di tahun 2020 ini, agar boleh berjalan dengan lancar dan terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan potensi maladministrasi.

Kedua, terkait kegiatan penandatanganan Pakta Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Mendahului surat resmi yang akan dilayangkan, maka secara langsung Kakanwil meminta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk turut serta menjadi saksi dalam penandatanganan tersebut.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara merespon dengan baik dua agenda yang disampaikan oleh Kakanwil. "Untuk pengawasan CPNS dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM memang sudah menjadi program rutin dari Ombudsman RI yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Untuk tahun ini, kami siap untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan penerimaan CPNS berjalan sebagaimana mestinya", tutur Tirajoh.

Selanjutnya Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara menyatakan diri bersedia untuk menjadi saksi dalam kegiatan penandatanganan pakta integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020.

Di akhir kunjungannya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara memberi apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara yang responsif dalam menindaklanjuti hasil temuan Ombudsman maupun saran dan masukan terkait penyelenggaraan pelayanan publik.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...