• - +

Artikel

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Lakukan Pembentukan Narahubung dengan 6 Instansi Pemerintah
ARTIKEL • Kamis, 12/11/2020 • Siti Julaeha
 
Dadan Suparjo Suharmawijaya, Haneda Sri Lastoto, dan seluruh Perwakilan 6 Instansi yang hadir berfoto bersama di akhir kegiatan. (11/11)

Bandung - Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat menggelar kegiatan "Workshop & Diskusi Percepatan Penyelesaian Laporan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi Di Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Melalui Pembentukan dan Penguatan Narahubung/Focal Point", yang dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI yaitu  Dadan Suparjo Suharmawijaya di Hotel Aryaduta Bandung (11/11/2020) serta mengundang Perwakilan enam instansi penyelenggara layanan publik yaitu Polda Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Kodam III Siliwangi, dan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat .

Kegiatan ini dilatarbelakangi tingginya jumlah laporan yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan juga dengan panjang dan lamanya proses pemeriksaan dan pembuktian maladministrasi dalam rangka penyelesaian laporan. Oleh karenanya  salah satu tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah  untuk membangun sinergi dan kolaborasi antara Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dengan Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan dalam peningkatan layanan publik di Jawa Barat.

Dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar, Haneda Sri Lastoto,  dalam sambutan menyampaikan bahwa, "Kegiatan ini menjadiCollaborative Governance yang menjadi langkah dan strategi baru dalam tata kelola pemerintah dan upaya bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas".

Pada kesempatan itu juga, Dadan Suparjo Suharmawijaya, memaparkan terkait Sinergi Ombudsman, Aparat Hukum dan Stakeholder Terkait untuk Meningkatkan Pelayanan Publik. "Pada hakekatnya pengelolaan Pengaduan adalah Bagian Yang Tidak Terpisahkan bahkan Merupakan Ruh dari Pelayanan publik dan tidak boleh dianggap sebagai atribut pelayanan atau tugas tambahan kerena tidak ada layanan publik berkualitas tanpa pengaduan," terangnya.

Lebih lanjut Haneda Sri Lastoto menyampaikan terkait sebaran Kelompok Instansi Terlapor yang diadukan ke Ombudsman Jawa Barat dari tahun 2018-2020 pada  intansi Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, TNI dan Kementerian Hukum dan HAM , termasuk menyampaikan kendala yang selama ini dialami  dalam Penyelesaian Laporan pada keenam instansi tersebut, dimana salah satu kendala tersebut yaitu "Belum diketahuinya, satuan kerja mana yang bertugas untuk menjadi Narahubung bagi Tim Pemeriksa" jelasnya lagi.

Besar harapan dari seluruh peserta yang hadir adalah dengan adanya penunjukan narahubung ini, maka Ombudsman dapat berkoordinasi dengan atas setiap laporan yang disampaikan berkaitan dengan layanan instansi tersebut. Adapun output disepakati pada kegiatan ini adalah ditandatanganinya  berita acara oleh Dadan Suparjo Suharmawijaya, Haneda Sri Lastoto, dan perwakilan pejabat dari keenam instansi yang hadir untuk melakukan Pembentukan dan Penguatan Narahubung/Focal Point dalam Percepatan Penyelesaian Laporan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi di Ombudsman RI. (ori-jabar, sj)





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...