Artikel

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida (Kiri) saat memberikan masukan kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto (Kiri).

Semarang - Masih dalam rangka pemantauan kesiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi virus corona, Siti Farida Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah mengikuti rapat terbatas yang diinisiasi oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto. Rapat diselenggarakan di gedung Panti Marhaen Kota Semarang, Senin 23 Maret 2020 kemarin. Rapat Koordinasi tersebut diselenggarakan melalui teleconference dengan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rapat tersebut Siti Farida menyampaikan bahwa, Pemerintah Daerah perlu menyiagakan pemantauan migrasi warga masyarakat, khususnya daerah pandemi dari Jakarta dan sekitarnya yang memasuki wilayah Provinsi Jawa Tengah.

"Kasus pasien meninggal di Wonogiri ternyata masih berhubungan dengan kasus (pasien meninggal) di Solo, hal ini menunjukkan bahwa penyebaran virus ini berkorelasi dengan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, sehingga perlu pengawasan yang ketat khususnya Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Jalan Tol (BPJT)", terangnya.

Di sisi lain, dalam rapat tersebut DPRD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, untuk menjalin komunikasi dan kerja sama serta koordinasi dengan Dinas Kesehatan, BNPB, Dinas Perhubungan serta dinas lain terkait. Bambang menyatakan bahwa, saat ini Provinsi Jawa Tengah tengah melakukan koordinasi dengan stakeholder  serta mendorong pabrik-pabrik yang tidak beroperasi untuk berpartisipasi membuat atau menjahit masker.

Terkait dengan kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD), lebih lanjut Bambang menjelaskan "Dari rapat koordinasi tadi, dari Gubernur (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) per hari ini sudah menyiapkan bajuhazmat bagi tenaga kesehatan dan siap didistribusikan".

Terkait kesiapan ruang isolasi untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di RS Kariadi terpantau masih dapat tertampung. "Terima kasih saran masukan Ombudsman untuk memperketat pengawasan migrasi masyarakat, akan kami jadikan catatan dan tambahan masukan dalam hasil rapat koordinasi ini", tutupnya. (ori-jateng, na).