Ombudsman Lampung Berikan Saran Terkait Aplikasi “Dumas Presisi†dalam FGD di Polda Lampung
FGD ini merupakan rangkaian kegiatan dalam Rapat Koordinasi Polda Lampung dengan pihak pengawas eksternal yang dipimpin Auditor Madya Tingkat III Polda Lampung, Kombes Pol Pramono. FGD dilakukan sebagai tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Polri dalam rangka Program Kerja 100 Hari Kapolri. FGD juga dihadiri secara virtual oleh Wakapolres se-Provinsi Lampung dan jajaran.
Atika menyampaikan beberapa saran terkait "Dumas Presisi" sebagai aplikasi penanganan pengaduan terintegrasi yang baru dimiliki Polri terkait penyelenggaraan standar pelayanan publik di lingkungan Polda Lampung.
Beberapa saran tersebut diantaranya memastikan "Dumas Presisi" telah memiliki tiga unsur, yaitu sarana pengaduan (aplikasi) yang dapat difungsikan, pejabat pengelola pengaduan, mekanisme pengelolaan pengaduan yang masuk melalui "Dumas Presisi". Tiga unsur tersebut merupakan bagian dari standar pelayanan publik yang wajib dimiliki setiap penyelenggara layanan. Selain itu memastikan penyelenggaraan standar pelayanan per-produk pelayanan dilakukan secara konsisten, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik baik melalui platform digital (website resmi Polri) maupun secara offline di tempat pelayanan.
Kegiatan FGD ini juga menjadi sarana yang diberikan oleh pihak Polda untuk mengoptimalkan komunikasi proaktif untuk menghadapi isu-isu yang menjadi perhatian publik, serta upaya pencegahan penyimpangan anggota dengan melibatkan pengawas eksternal melalui pemanfaatan teknologi informasi "Dumas Presisi".
Selain Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, turut hadir pengawas eksternal lain seperti BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
