Ombudsman Komitmen Perketat Pengawasan Pelayanan Publik Di Bidang Maritim
Banjarmasin - Asisten muda Ombudsman, M Firhansyah menjelaskan keluhan pelayanan publik dalam hal pelabuhan atau pelayaran yang biasanya disampaikan ke Ombudsman seputar keluhan para pengusaha yang mengeluhkan buruknya fasilitas seputar pelabuhan, saat menyampaikan materi pelayanan publik di bidang pelabuan di Kampus Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin (11/3).
"Misal untuk bersandar dan bongkar muat, kapal harus antri berhari-hari menunggu giliran. Akibatnya waktu tunggu berlabuh jadi lebih lama. Sampai ada yang mengeluh waktu lebih lama sandar daripada berlayar. Belum lagi masih banyaknya "meja layanan" dalam proses perijinan pelayaran sehingga dirasakan berbelit dan berpotensi pungli." Ungkap Firhansyah
Firhansyah menambahkan, "Padahal apabila dibiarkan terus-terusan, maka yang dirugikan adalah publik atau masyarakat, sebab barang yang harusnya dikirim tepat waktu menjadi terhambat belum lagi adanya biaya yang jadi lebih tinggi (harga naik). Maka menambah buruknya kualitas pelayanan dan membuat investor berpikir untuk memanfaatkan peluang di bidang pelabuhan .
Hal senada juga disampaikan Asisten Bidang pencegahan Maulana Achmadi, menurutnya seyogyanya pelayanan publik pelabuhan sudah harus berubah, sebab kita sudah masuk di era reformasi birokrasi bukan malah mundur dengan mempertahankan sikap sikap anti pelayanan publik. dan Pemerintah harus serius memperbaiki masalah.
Sementara itu pimpinan dan para mahasiswa Akademi Maritim Nusantara yang mengikuti kuliah umum menyambut positif komitmen Ombudsman. Apalagi sebagai bagian dari kepelabuhan atau dunia maritim perbaikan pelayanan di sektor ini menjadi harapan besar
Direktur Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin Noor Fathulliansyah sangat mengapresiasi Ombudsman Kalsel yang sudah memberikan paparan pelayanan publik di sektor pelabuhan/pelayaraan.
"Selain memberikan pemahaman kepada seluruh civitas akademika AMNUS dan para Taruna dan Taruni . yang terpenting ke depan bisa menjadi bagian perubahan perbaikan pelayanan di bidang maritim ini" Ujarnya
Fathuliansyah juga berharap ke depan ada sinergi atau kerja sama yang lebih baik antara AMNUS dan Ombudsman terlebih dalam ikut serta membangun peradaban pelayanan publik di sector pengelolaan maritim. (ORI-Kalsel)
