Ombudsman Kalteng Dukung Pelayanan Bagi Kaum Disabilitas Kecamatan Pahandut
Palangka Raya - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah diwakili Asisten Pencegahan, Meigi Bastiani hadir dalam pembukaan Pelatihan Dasar Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di lingkungan Kecamatan Pahandut pada Senin (01/02/21). Kegiatan yang bertempat di Aula Kecamatan Pahandut itu turut dihadiri oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Kandarani dan Camat Pahandut, Berlianto. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kecamatan Pahandut ini bertujuan untuk menindaklanjuti amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Berlianto dalam laporannya menjelaskan maksud dan tujuan terselenggarannya pelatihan ini. "Hal ini sebagai upaya kami untuk mengoptimalkan pelayanan publik khususnya bagi penyandang disabilitas, dan juga sebagai upaya Kecamatan Pahandut dan kelurahan yang ada dalam memberikan pelayanan prima," ujar Berlianto.
Menanggapi hal tersebut, Meigi Bastiani menyampaikan apresiasinya kepada pihak Kecamatan Pahandut yang telah berinisiatif dan berinovasi menyelenggarakan kegiatan ini bahkan di tengah kendala anggaran. "Kami tentunya mengapresiasi Camat Pahandut serta jajarannya karena telah berinovasi mengadakan pelatihan semacam ini. Penting untuk kita ingat bahwa pelayanan publik yang baik merupakan hak bagi setiap masyarakat, tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus," jelas Meigi.
Pada kesempatan yang sama, Asisten III Setda Kota Palangka Raya, Kandarani memberikan arahan kepada pihak Kecamatan Pahandut serta beberapa kelurahan yang ada di lingkup Kecamatan Pahandut untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya bagi kaum disabilitas. "Jangan sampai ada perbedaan perlakukan dan layanan yang didapatkan oleh masyarakat disabilitas," tuturnya.
Di akhir kegiatan, Meigi menyampaikan harapannya bahwa kegiatan seperti ini harus menjadi contoh bagi instansi lain agar para petugas layanan mendapat pemahaman tentang urgensi dari penyediaan fasilitas khusus kaum disabilitas di ruang publik.
