• - +

Artikel

Ombudsman Kalteng Dampingi Pemkab Pulang Pisau Terkait Kepatuhan Pelayanan Publik
ARTIKEL • Kamis, 13/02/2020 • Hendra Kurniawan
 
Kunjungan Pemkab Pulang Pisau ke Kantor Ombudsman Kalteng dalam rangka Evaluasi Hasil Survey Kepatuhan Tahun 2019 (foto by Meigi)

SHARE

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah melaksanakan pendampingan terhadap Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terkait Kepatuhan Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Rabu (12/2/2020) di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Tengah R. Biroum Bernardianto. Hadir sebagai narasumber, Denny Riswanda, Kepala Keasistenan Pencegahan dan Ary Andriyan, Koordinator Survey Kepatuhan tahun 2019.

Kunjungan Pemkab Pulang Pisau ini didasari karena pada Survei Kepatuhan Tahun 2019 Pemkab Pulang Pisau mendapat predikat Zona Merah. Adapun Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang hadir dalam kegiatan ini dipimpin oleh Inspektur Kabupaten Pulang Pisau, Sapri Junjung dan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, M. Syaripul Pasaribu dengan membawa Instansi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Sosial.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Tengah, Biroum mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang mau datang dan membuka diri terkait perbaikan kepatuhan pelayanan publik. "Kami sangat apresiasi sekali Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mau datang ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah dan membuka diri, meminta pendampingan terkait survei kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman sehingga nantinya Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memperbaiki pelayanan publiknya dan menjadi zona hijau di tahun 2020 ini", ucapnya.

Asisten 1 Setda Kabupaten Pulang Pisau, M. Syaripul Pasaribu berterima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang sudah mengundang Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Pihaknya berharap bisa belajar banyak hal terkait penilaian kepatuhan sehingga dapat memperbaiki pelayanan publik di Pulang Pisau. "Kami berterima kasih Ombudsman mengundang kami. Harapan kami dapat mendalami banyak hal terkait perbaikan kepatuhan pelayanan publik. Ini menjadi perhatian, dimana perlu upaya kami untuk perbaikan pelayanan publik terkait kepatuhan" ujarnya.

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah melalui Kepala Keasistenan Pencegahan Denny Riswanda menyampaikan hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019, variabel, indikator dan bobot penilaian serta bagaimana upaya perbaikan supaya Pemerintah Kabupaten/Kota mendapat Zona Hijau dalam penilaian. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Pemerintah Daerah yang mendapatkan predikat Zona Merah dan Kuning di tahun 2019 dapat berubah menjadi Zona Hijau di tahun 2020 dengan memperbaiki kepatuhan pelayanan publiknya sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...