• - +

Artikel

Ombudsman Kalsel: Pelayanan Publik Harus Memberikan Kepastian
ARTIKEL • Rabu, 14/10/2020 • Sopian Hadi, SH. MH
 
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Noorhalis Majid saat menjadi pembicara dalam acara Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (13/10/2020)

SHARE

Barabai (13/10) - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menjadi pembicara dalam acara Peningkatan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Aula Balitbangda, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kalimantan Selatan.

Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid, menyampaikan problem dan tantangan pelayanan publik. Pertama, soal keadilan wilayah, keadilan kelompok rentan, dan keadilan antargenerasi.

"Bisa jadi perizinan yang dikeluarkan hari ini merugikan generasi yang akan datang. Misalnya Izin Tambang atau Izin Sawit, bisa jadi merugikan anak cucu kita", ujarnya.

Kedua, kepastian standar pelayanan. Ia melanjutkan, pelayanan publik harus memberikan kepastian. Oleh karena itu, harus disusun standar pelayanan publik untuk memberikan kepastian dan rasa aman bagi pengguna dan pemberi pelayanan. Baik kepastian soal syarat, biaya, waktu, hingga prosedur. Ketiga, terbatasnya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana masih banyak HAM yang belum terpenuhi.

Menurut Majid, perbaikan layanan publik adalah perbaikan peradaban, karena peradaban berkembang dengan baik jika pelayanan publik nya juga dijalankan secara baik dan optimal.

Ia memaparkan, perbaikan pelayanan publik dilakukan melalui beberapa cara, yakni dimulai dari budaya pelayanan prima yang meliputi perbaikan kualitas pegawai yang maksimal dan sesuai kompetensi, berkualitas, bertanggung jawab, serta pemberian layanan yang optimal dan profesional yang tidak pandang status maupun jabatan.

Terakhir, ia menyampaikan bahwa pelayanan publik harus konsisten. Pelayanan publik yang prima tetap harus dilaksanakan dalam berbagai keadaan dan tidak hanya dilaksanakan secara optimal saat ada hal-hal penting saja.

"Perbaikan publik adalah tanggung jawab kita semua. Perlu satu generasi untuk memperbaiki pelayanan publik, seperti halnya membiasakan untuk membudayakan budaya cuci tangan", pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekaligus memberikan penghargaan kepada pengelola SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Hulu Sungai Tengah, yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Faried Fakhmansyah kepada 5 SOPD yang tercepat dalam merespon pengaduan, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, RSUD Damanhuri Barabai, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...