Ombudsman Kalsel: Pelayanan Harus Bersifat Inklusif
Banjamasin- Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan Hadi Rahman menyatakan bahwa pelayanan harus bersifat inklusif. Hal ini disampaikannya saat menyambut kunjungan audiensi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kalsel pada Jumat (25/6/2021) di Kantor Ombudsman Kalsel. "Selain berkualitas, pelayanan yang diberikan juga harus bersifat inklusif sehingga mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, dan mencegah adanya potensi diskriminasi bagi pengguna layanan," ujarnya.
Hadi Rahman menyambut positif rencana BKKBN Kalsel dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta peran serta Ombudsman dalam mendukung rencana tersebut. Selain itu juga dibahas mengenai program Bangga Kencana (Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dan inovasi-inovasi yang dicanangkan oleh BKKBN Kalsel. "Terpenting bagi kami, rencana pembangunan ZI ini dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas BKKBN Kalsel, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kalsel dan pembangunan daerah," ucap Hadi.
Hadi Rahman mewakili Ombudsman Kalsel kemudian memberikan testimonial sebagai bentuk dukungan terhadap upaya positif yang hendak dibangun oleh BKKBN Kalsel. Selain sebagai bentuk silaturahmi positif, diharapkan audiensi ini juga dapat meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama yang lebih baik lagi antara kedua lembaga dalam hal perbaikan kualitas pelayanan publik di Kalsel.
Sejalan dengan saran tersebut, Ramlan, selaku Kepala BKKBN Kalsel juga menyampaikan bahwa upaya pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM berorientasi kepada perbaikan pelayanan publik dan kebermanfaatan bagi masyarakat. "Misalnya dalam hal inovasi, BKKBN Kalsel berencana membuat fasilitas pelayanan konsultasi mengenai Keluarga Berencana yang lebih ramah dan nyaman untuk di akses masyarakat Kalsel," ungkapnya. Hal ini diharapkan dapat lebih mendongkrak partisipasi masyarakat agar lebih sadar dan memahami pentingnya perencanaan keluarga, sehingga dalam jangka panjang memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat itu sendiri, namun juga dalam mendukung pembangunan oleh pemerintah.
