Ombudsman Kalsel: Laporan Pertanahan Masih Mendominasi
Hingga 27 Maret 2020, Ombudsman Kalsel menangani total 40 Laporan Masyarakat. Dari data yang ada, laporan terbanyak yang masuk ke Ombudsman masih didominasi oleh permasalahan pertanahan, yakni sebanyak 14 laporan. Ada berbagai macam laporan, misalnya masalah lamanya proses pengukuran, penundaan berlarut terbitnya sertifikat, serta masalah lain pada program PTSL yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan.
Tak hanya laporan pertanahan, laporan lain yang memerlukan perhatian lebih adalah masalah pendidikan dengan jumlah 3 laporan. Semua laporan tersebut berkisar pada 'pungutan', baik dalam bentuk bimbingan belajar/les di sekolah, maupun pungutan untuk acara perpisahan di sekolah. Lebih lanjut, Yeni Ariyani, selaku Koordinator Tim Pemeriksaan Ombudsman Kalsel menambahkan, Laporan Masyarakat terkait bidang pendidikan tersebut cenderung berulang, bahkan hampir setiap tahun ditangani oleh Ombudsman.
Masyarakat juga melaporkan permasalahan di tingkat pemerintahan desa sebanyak 3 laporan. Semuanya didominasi oleh masalah seleksi perangkat desa, baik masalah penyimpangan prosedur seleksi perangkat desa dan masalah ketidaksesuaian data antara peserta yang mengikuti tes dengan peserta yang dimumumkan dalam hasil seleksi. Laporan tersebut membutuhkan penanganan cepat, karena memiliki tenggang waktu dalam setiap tahapan pelaksanaan.
Hingga saat ini, Ombudsman Kalsel mengedepankan cara penyelesaian melalui metode Propartif (Progresif Partisipatif). Jika memungkinkan untuk didatangi langsung, atau dihubungi via telepon, maka Tim Pemeriksaan akan menyelesaikan laporan dengan metode tersebut.
"Karena kondisi saat ini yang mengharuskan kita menjaga jarak untuk mencegah penularan Virus Covid-19, maka diutamakan penyelesaian dengan cara menghubungi via telepon. Namun dalam hal laporan yang tidak dapat diselesaikan dengan komunikasi telepon, maka Tim Pemeriksaan melakukan metode lain, misalnya dengan klarifikasi melalui surat", papar Yeni.
Selain pertanahan, pemerintahan desa, dan pendidikan, Laporan Masyarakat yang masuk juga diwarnai dengan substansi layanan di kepolisian, administrasi/kependudukan, air minum, kepegawaian, lingkungan hidup, pajak, pemukiman/perumahan, infrastruktur, pertanian dan bidang sumber daya alam dan energi.
