• - +

Artikel

Ombudsman Kalsel Gelar PVL On the Spot Lewat Radio
ARTIKEL • Kamis, 16/07/2020 • Zayanti Mandasari
 
Ombudsman Kalsel tengah menjadi narasumber dalam kegiatan dialog di Radio Abdi Persada 104,7 FM, dengan tema

SHARE

Banjarbaru - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menggelar Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) On the Spot di Radio Abdi Persada 104,7 FM Banjarbaru (07/16). Hal ini dilakukan karena hampir seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan masih berstatus Zona Merah Virus Covid-19. Kegiatan PVL On the Spot kali ini mengangkat tema "Lapor itu Mudah".

Noorhalis Majid, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, menyampaikan Ombudsman adalah lembaga negara pengawas pelayanan publik. Pelayanan publik lingkupnya sangat luas, seperti pendidikan, kesehatan, jalan rusak, dan sebagainya, yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau masyarakat menerima pelayanan publik yang tidak baik, dapat melaporkannya ke instansi yang bersangkutan. Jika tidak ditindaklanjuti, maka dapat dilaporkan ke Ombudsman. "Sekarang melapor itu sangat mudah, maka masyarakat harus berani untuk melaporkan masalah pelayanan publik", papar Noorhalis.

Reni Yunita Ariany, Asisten Ombudsman Kalsel, menambahkan "siapa saja boleh menyampaikan laporannya ke Ombudsman. Setiap orang yang menyampaikan pengaduan pelayanan publik ke Ombudsman, dijamin kerahasian identitasnya (dalam keadaan tertentu), sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut jika hendak melapor", jelas Reni. 

Ia menambahkan, masyarakat dapat menyampaikan laporannya dengan mudah ke nomor pengaduan Ombudsman RI  Kalsel di nomor 0811 165 3737 melalui telepon dan WhatsApp . 

Selain On Air Radio Abdi Persada 104,7 FM Banjarbaru, kegiatan PVLOn the Spot tersebut juga disiarkan secara langsung di channel Youtube Radio Abdi Persada. Dialog tersebut mengundang beberapa penelepon interaktif dan melalui WhatsApp, yang melontarkan beberapa pertanyaan seperti, permasalahan kurikulum anak sekolah di masa pendemi, kesulitan anak memahami pelajaran tanpa arahan tenaga pendidik, masalah praktik calo di terminal, masalah masyarakat yang belum mendapatklan bantuan sosial dari pemerintah.

Diakhir sesi, Noorhalis Majid, kembali menegaskan "lapor di Ombudsman gratis, tidak boleh bayar. Ombudsman Kalsel memiliki tim pengendalian gratifikasi internal, sehingga jika ada yang kedapatan menerima pemberian/gratifikasi baik dari pelapor ataupun instansi terlapor, maka siap-siap akan diberikan hukuman, bahkan yang terburuk bisa diberhentikan dari institusi Ombudsman", pungkas Noorhalis.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...