Ombudsman Kalsel Gelar Diskusi Pengelolaan Bantuan Sosial
Menyikapi banyaknya laporan menyangkut Bantuan Sosial (Bansos), Ombudsman RI Perwakilan Kalsel menyelenggarakan diskusi virtual mengenai pengelolaan pengaduan Bansos. Diskusi ini menghadirkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang sedang menerapkan PSBB, yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, dan Batola pada Rabu, 20 Mei 2020. Tercatat lebih dari 20 orang terlibat dalam diskusi yang dipandu oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid ini, termasuk juga Dinas Sosial Provinsi Kalsel sebagai peserta.
Ombudsman sepanjang pelaksanaan PSBB telah menerima 42 laporan, 29 diantaranya menyangkut bantuan sosial. Terbanyak dilaporkan adalah Kota Banjarmasin dengan 14 laporan, Kabupaten Banjar 7 laporan, Barito Kuala 3 laporan dan Banjarbaru 2 laporan. Semua laporan tersebut sudah ditindaklanjuti, terutama Banjarmasin yang sangat cepat dalam menindaklanjuti laporan dan sudah diselesaikan.
Sebelumnya Ombudsman juga sudah mendorong agar seluruh kabupaten/kota yang menerapkan PSBB, agar memiliki nomor pengaduan sehingga dapat memudahkan masyarakat menyampaikan laporannya.
Banjarmasin dan Banjarbaru telah menyediakan nomor pengaduan khusus, sehingga relatif mudah dalam penanganan pengaduan.
"Banjarbaru bahkan menempatkan staf Dinas Sosial di 29 kelurahan untuk memudahkan koordinasi yang tidak mendapatkan Bansos", terang M. Fachruddin, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
Sementara Kota Banjarmasin, mengakui kewalahan menerima komplain masyarakat. Lebih dari 16 ribu pengaduan masuk pada nomor pengaduan, dimana sebagian besar menyatakan tidak mendapatkan Bansos. Sebagian sudah ditindaklanjuti, namun sebagiannya lagi menunggu bantuan tahap berikutnya. Sekarang ini sudah disalurkan seluruh Bansos sesuai daftar yang sudah diverifikasi Ketua RT, namun ternyata masih banyak masyarakat yang merasa berhak sehingga Ketua RT pun mengajukan daftar tambahan. Hingga saat ini, Bansos sudah disalurkan setidaknya kepada 40 ribu lebih KK dengan nilai Rp. 350.000, yang terdiri dari sembako dan uang. Total seluruh dana untuk Bansos tersebut sekitar 18 milyar. "Mudah-mudahan yang belum dapat segera dapat. Kami juga belum tahu apakah ada bantuan untuk tahap berikutnya, mengingat PSBB sudah memasuki tahan kedua", jelas Iwan Ristianto, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
Sementara di Batola, belum menyediakan nomor pengaduan khusus. Masyarakat datang langsung ke kantor camat serta melalui line pengaduan LAPOR!. Laporan yang masuk masih diinput untuk selanjutnya diverifikasi. "Saat ini anggaran untuk tambahan bantuan sudah tidak tersedia. Adapun semua bantuan sudah disalurkan sesuai data yang ada. Belum tahu apakah nanti akan ada tambahan dana, yang pasti semua sudah dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi", jelas Fuad Syeckh, Kepala Dinas Sosial Batola.
Dinas Sosial Provinsi juga menyampaikan bahwa provinsi memberikan tambahan Bansos dengan nilai Rp. 100.000,- per KK. Nilainya memang tidak banyak, tapi karena lingkupnya Kalsel, maka jumlahnya sangat banyak. Dana tersebut sudah disalurkan ke 6 kabupaten/kota, terutama yang sudah menerapkan PSBB.
Sampai diskusi berakhir, Dinas Sosial Kabupaten Banjar tidak dapat ikut serta dan membatalkan hadir dalam diskusi karena sedang mengikuti rapat dengan Kepala Daerah.
Sejumlah pertanyaan diajukan oleh para peserta, antara lain soal kapan data segera diperbaharui karena problem Bansos berawal dari data yang tidak akurat. Ada juga yang menanyakan soal pengawasan penyaluran Bansos. Juga soal transparansi dana yang disediakan, karena terkesan pemda belum terbuka soal dana penanganan Covid-19 untuk apa saja, jangan-jangan proporsinya lebih banyak untuk operasional dari pada untuk masyarakat.
