Ombudsman Kalsel Adakan Acara Pisah Sambut Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel
Banjarmasin (30/12/20) - Ombudsman RI Perwakilan Kalsel mengadakan acara pisah sambut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel di Aula Kantor Ombudsman RI Kalsel. Masa jabatan Noorhalis Majid sebagai Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan berakhir pada 30 Desember 2020, setelah menjabat selama 2 periode sejak tahun 2010 sampai dengan 2020. Pada kesempatan ini, hadir Hadi Rahman, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimatan Selatan terpilih untuk periode berikutnya 2021-2025.
Dalam sambutannya, Noorhalis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Insan Ombudsman Kalsel. "Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua sekaligus juga meminta maaf apabila selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan ada kesalahan. Saya berharap tetap bisa menjalin silaturahmi dengan kawan-kawan semua. Kalau ada permintaan untuk mejadi narasumber, ada atau tidak uangnya saya datang," ucap Noorhalis. Selain itu, Noorhalis juga memperkenalkan satu per satu Insan Ombudsman yang bekerja di Kalimantan Selatan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel yang baru.
Pada kesempatan ini, Hadi Rahman juga memberikan sambutan dan ucapan syukur atas terpilihnya beliau sebagai Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Periode 2021-2025. "Saya bersyukur bisa terpilih menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, mungkin suasana akan berbeda antara kepemimpinan Pak Majid dengan saya nanti, namun saya pastikan rasa kekeluargaan akan tetap ada di kantor ini. Saya ingin men-challenge diri saya, keluar dari zona nyaman dan mengabdi kepada negara dalam lingkup pelayanan publik," ucapnya.
Mewakilan seluruh Insan Ombudsman Kalsel, Zayanti Mandasari dan Muhammad Firhansyah, Asisten Ombudsman RI Kalsel juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi Noorhalis Majid di Ombudsman Kalsel selama satu dekade. Pada akhir acara, Noorhalis Majid menyerahkan rompi Ombudsman kepada Hadi Rahman Sebagai simbol bahwa Ombudsman siap untuk mengawal pelayanan publik yang bebas maladministrasi, khususnya di Kalimantan Selatan.
