Ombudsman Jateng Dorong Perbaikan Layanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
Semarang - Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menerima kunjungan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Doni Alfisyahrin pada Kamis (10/02).  Kedatangan Kakanim diterima langsung oleh kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida di sela-sela menghadiri Rakernas Virtual. Pada kesempatan tersebut Kanim meminta saran dan masukan dalam rangka Peencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.
Siti Farida menyambut baik komitmen dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Ia menyampaikan bahwa dalam kaitannya untuk meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ini harus berpedoman kepada Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan RB No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. "Di dalam aturan tersebut ada komponen pengungkit dan komponen hasil yang harus dipenuhi", ujar Farida.
Ia melanjutkan bahwa komponen pengungkit, diantaranya Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Pada poin terakhir, pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik ini, dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi. Selanjutnya, Farida juga mengingatkan pentingnya pengelolaan unit pengaduan. "Pengaduan sebagai bagian dari pengawasan oleh masyarakat memiliki korelasi dengan pencegahan perilaku koruptif dan bermuara pada perbaikan kualitas pelayanan publik," tegas Farida.
"Selain itu, yang terpenting adalah komitmen bersama elemen yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Tentu penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ini jangan hanya tertuang dalam dokumen, tapi harus ada implementasi yang baik dari semua pihak dalam prakteknya di lapangan," tutup Siti Farida.
