Ombudsman Jambi Berikan Pendampingan Awal Kepatuhan untuk Kabupaten Batang Hari
BATANG HARI - Ombudsman RI Perwakilan Jambi melaksanakan kegiatan pendampingan awal Survei Kepatuhan di Kabupaten Batang Hari pada Selasa (2/3/2021). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja yang sudah dibuat oleh Ombudsman RI dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari beberapa waktu yang lalu.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Batang Hari. Dalam kegiatan itu hadir Wakil Bupati, H Bakhtiar dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Jafar Ahmad di forum tersebut memaparkan tentang pelayanan publik yang harus diperkuat. Ia menekankan bahwa pada pemerintah daerah, peran kepala daerah sangat penting.
"Kepala daerah harus support unit yang ditunjuk jadi lokomotif penguatan pelayanan publik sehingga tiap pelayanan bisa diperkuat di masing-masing OPD," ujar Jafar.
Penguatan pelayanan publik ini, sambung Jafar, tidak semata hanya mengejar predikat Zona Hijau dari Ombudsman saja. Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk mensejahterakan masyarakat.
"Saat ini meski sudah Zona Hijau, masih ada masyarakat yang mengeluh tentang pelayanan publik. Artinya masih ada ruang perbaikan dalam pelayanan publik di pemerintah daerah," papar Jafar.
Untuk itu, pendampingan awal ini diperlukan agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa mengukur sendiri seperti apa pelayanan publiknya sesuai dengan instrumen kepatuhan yang ada di Ombudsman. Nantinya saat survei dilakukan, pemda sudah memiliki perbaikan atas catatan-catatan yang ditemukan saat pendampingan awal.
Sementara itu, Bakhtiar selaku Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari yang belum lama ini dilantik menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman atas komitmennya melakukan pengawasan pelayanan publik. Ia mengakui sampai saat ini masih ada masyarakat yang menilai kurang kualitas pelayanan di Batang Hari.
Bakhtiar juga berpesan kepada seluruh OPD untuk melakukan pembenahan, mulai dari sistem pelayanan, tempat hingga personil yang ada. "Jika salah satu dari komponen ini ada yang kurang, maka pelayanan tentu tidak maksimal," sebutnya
Dalam kesempatan ini, Ombudsman juga melakukan survei ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batang Hari. OPD tersebut dipilih pada tahap awal ini untuk menjadi percontohan bagi OPD lainnya.
