Ombudsman Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kemenkumham NTB
MATARAM - Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim mengatakan bahwa birokrasi dan tata kelola pemerintahan masih sering mengabaikan pentingnya membangun upaya pencegahan korupsi dan maladministrasi. Hal ini disebabkan cara pandang yang skeptic pada keampuhan upaya pencegahan. Padahal dengan membangun konsep pencegahan dapat menghindari birokrasi dari perbuatan maladministrasi dan korupsi. Pencegahan juga terbukti dapat meminimalisir laporan masyarakat kepada Ombudsman karena ruang berbuat maladministrasi dan telah terminimalisir.
Hal tersebut disampaikan saat Adhar memberikan sambutan dalam rangkaian kegiatan penandatanganan Janji Kinerja, Pembacaan Deklarasi Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021, Selasa (02/02) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat.
Dalam sambutannya, Adhar mengatakan bahwa pihaknya percaya penandatanganan Janji Kinerja, pembacaan Deklarasi Kinerja bahwa pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM ini akan membangun komitmen seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kemenumham NTB untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
"Membangun Zona WBK dan WBBM adalah bentuk konkrit merekonstruksi kembali bentuk tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance yang harus diakui telah lama ditingalkan birokrasi di tanah air," jelas Adhar.
"Sebagai contoh betapa pentingnya konsep-konsep pencegahan dalam menata pemerintahan, negara-negara yang masuk dalam negara bebas dari korupsi yang dilansir oleh Transparency International (TI) adalah negara yang kuat konsep tata kelola pelayanan publik mereka," lanjutnya.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Wakil Kejaksaan Tinggi, Joko Irianto menyampaikan bahwa sejauh ini sinergi sudah terbangun dengan baik di sejumlah satker seperti Lapas dan Imigrasi. Selain itu sarana prasarana seperti ruang pelayanan juga sudah memadai seperti tersedinya loket pelayanan yang nyaman bagi masyarakat. Namun sarana prasara tidak cukup untuk membangun peningkatan kualitas pelayanan publik. Dibutuhkan komitmen untuk mendorong peningkatan integritas agar pegawai di lingkungan Kemenkumham NTB tidak melakukan praktik korupsi.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Haris Sukamto dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB dan Wakil Kejaksaan Tinggi NTB yang telah hadir dan menyaksikan penandatanganan Janji Kinerja, Pembacaan Deklarasi Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM tahun 2021. Haris berharap deklarasi dan janji kinerja yang ditandatangani tersebut sebagai komitmen untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendukung dalam upaya menuju WBBM di tahun 2021.
Sebelumnya pada tahun 2020, Kantor Wilayah Kemenkumham NTB telah meraih predikat WBK. Menurut Haris tantangan meraih predikat WBBM lebih berat karena harus didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat di NTB. Namun Haris yakin seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara termasuk satuan kerja (satker) mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
