Ombudsman Banten Berikan Masukan ke DPD Terkait UU Pelayanan Publik
Maksud dan tujuan kunjungan kerja anggota DPD RI ini adalah untuk menghimpun dan menginventarisasi permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Banten sebagai bahan usulan dan rekomendasi RUU Perubahan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menyambut baik kedatangan anggota DPD RI ini dan berharap pertemuan ini akan memberikan manfaat pada proses perumusan perubahan UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut.
Dalam pertemuan ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten dan Zainal Muttaqin beserta jajaran memberikan masukan-masukan terkait upaya penyempurnaan UU No. 25 Tahun 2009 baik dari segi regulatif maupun dari segi implementatif.
Lebih lanjut, Dedy juga menyampaikan bahwa keefektifan implementasi UU Pelayanan Publik ini masih perlu ditingkatkan. Ia menyarankan dalam penyempurnaan Undang-Undang ini agar lebih ditekankan pada segi implementasinya juga.
"Implementasi UU Pelayanan Publik ini belum terlalu efektif, sosialisasi yang dilakukan selama ini oleh stakeholder terkait belum maksimal, sehingga masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang belum memahami bahkan belum mengetahui UU Pelayanan Publik ini dalam melakukan tugas tugas pelayanan publik", kata Dedy.
Menyambut masukan-masukan tersebut, Abdi Sumaithi mengapresiasi dan berterimakasih atas masukan-masukan yang diberikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten beserta jajaran dan menyatakan akan menindaklanjutinya.
"Nanti hasil diskusi ini akan menjadi bahan utama di dalam rumusan RUU Perubahan tersebut", ujar Abdi.
Ia juga menyampaikan rumusan tersebut akan dibawa ke sidang DPD RI untuk kemudian disampaikan menjadi pandangan DPD RI yang akan dibahas bersama-sama dengan DPR RI.
Menutup pertemuan ini, Dedy Irsan menyampaikan besar harapannya agar penyempurnaan dari segi regulatif maupun segi implementatif ini bisa dapat segera diwujudkan karena UU Nomor 25 Tahun 2009 ini merupakan UU yang erat kaitannya dengan Ombudsman yang bertugas sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik.
"Sebenarnya Undang-Undang ini sangat penting karena seperti 'abang-adik' dengan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI," tutup Dedy.
