Artikel

"Ijazah seharusnya membuka jalan menuju pekerjaan yang lebih baik, bukan menjadi alat yang membatasi masa depan pekerja."

Ijazah adalah dokumen yang diperoleh seseorang setelah melalui proses pendidikan. Di tangan pemiliknya, ijazah menjadi bekal untuk mencari pekerjaan, melanjutkan studi, dan memperbaiki kehidupan. Namun, dalam praktik hubungan kerja, dokumen itu terkadang justru diminta untuk diserahkan kepada perusahaan dan tidak segera dikembalikan ketika pekerja berhenti. Di titik inilah sebuah persyaratan administrasi berubah menjadi persoalan perlindungan hak.

Bagi saya, penahanan ijazah tidak dapat dilihat semata-mata sebagai urusan internal antara pekerja dan perusahaan. Di balik selembar dokumen terdapat kebebasan seseorang untuk menentukan masa depannya. Ketika ijazah masih dikuasai pihak lain, pilihan untuk melamar pekerjaan baru, melanjutkan pendidikan, atau memenuhi kebutuhan administrasi dapat menjadi terbatas. Persoalan ini semakin serius apabila pengembaliannya dikaitkan dengan pembayaran tertentu yang diperselisihkan.

Pengalaman di Sulawesi Barat menunjukkan betapa persoalan yang tampak sederhana dapat berlangsung panjang. Sebagaimana diberitakan laman resmi Ombudsman RI pada 3 Oktober 2026, seorang mantan pekerja mengadukan kesulitan memperoleh ijazah yang berada dalam penguasaan perusahaan sejak 2023. Ijazah tersebut diserahkan saat ia diterima bekerja, meskipun persyaratan penyerahannya tidak tercantum secara tertulis dalam perjanjian kerja.

Setelah bekerja sekitar sepuluh bulan, pekerja itu mengundurkan diri pada Oktober 2023. Namun, pengembalian ijazah dikaitkan dengan pembayaran penalti Rp500.000. Persoalan tersebut kemudian ditangani melalui koordinasi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat. Pada 2 Oktober 2026, ijazah akhirnya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Pengembalian ijazah tentu merupakan hasil yang penting bagi pelapor. Akan tetapi, ada pertanyaan yang lebih besar daripada selesainya satu kasus: mengapa sebuah dokumen pendidikan dapat tertahan begitu lama setelah hubungan kerja berakhir? Pertanyaan ini patut menjadi bahan evaluasi bersama, bukan untuk menyimpulkan kesalahan institusi tertentu tanpa pemeriksaan, melainkan untuk memastikan mekanisme perlindungan pekerja benar-benar dapat dijangkau ketika dibutuhkan.

Kasus seperti ini juga bukan hanya muncul di Sulawesi Barat. Pemerintah Kota Surabaya, misalnya, pada April 2025 membuka posko pengaduan terkait penahanan ijazah. Hingga 24 April 2025 tercatat 36 pengaduan yang berkaitan dengan 24 perusahaan. Data tersebut tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi besarnya persoalan secara nasional. Namun, keberadaan pengaduan dari daerah yang berbeda memberi alasan kuat agar penahanan ijazah tidak diperlakukan sebagai masalah yang sepele atau berdiri sendiri.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah ketidakseimbangan posisi tawar dalam hubungan kerja. Perusahaan memiliki kepentingan menjaga disiplin dan kepastian kerja. Di sisi lain, calon pekerja terkadang berada dalam keadaan sangat membutuhkan penghasilan sehingga sulit menolak persyaratan yang diajukan. Karena itu, adanya persetujuan untuk menyerahkan ijazah tidak seharusnya langsung mengakhiri pertanyaan tentang kepatutan dan perlindungan hak pekerja.

Saya berpandangan bahwa hubungan industrial yang sehat mesti dibangun di atas kesepakatan yang jelas, pelaksanaan kewajiban yang adil, dan saling menghormati. Perusahaan berhak menuntut pekerja memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dan hukum yang berlaku. Akan tetapi, kepentingan tersebut seharusnya ditempuh melalui mekanisme hubungan industrial yang sah, bukan dengan menjadikan dokumen pendidikan sebagai sarana tekanan. Ijazah tidak semestinya berubah fungsi menjadi jaminan atas kepatuhan pekerja.

Konstitusi telah meletakkan dasar penting mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, serta hak untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam Pasal 28D ayat (2). Sejalan dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja. Surat edaran tersebut menegaskan sikap pemerintah terhadap praktik penahanan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan bekerja.

Namun, keberadaan ketentuan tertulis tidak otomatis menjamin persoalan selesai. Surat edaran perlu diikuti pembinaan, informasi yang mudah dipahami, saluran pengaduan yang bekerja, serta pengawasan sesuai kewenangan. Di sinilah negara diuji: bukan hanya pada kemampuannya menyusun kebijakan, tetapi juga pada kesungguhannya memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan melalui tindakan nyata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pengawasan ketenagakerjaan sebagai kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, peran pemerintah provinsi sangat penting dalam mengawasi kepatuhan perusahaan, memeriksa dugaan pelanggaran, dan menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan hukum. Pengawasan yang baik semestinya tidak berhenti pada penanganan kasus yang sudah dilaporkan, tetapi juga memperkuat pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Dalam konteks ini, posisi Ombudsman perlu dipahami secara tepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman RI mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Sengketa penahanan ijazah oleh perusahaan swasta pada dasarnya berada dalam ranah hubungan kerja; oleh karena itu, tidak setiap tindakan perusahaan otomatis menjadi objek pemeriksaan Ombudsman. Peran Ombudsman berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah yang berwenang memberikan pelayanan, menjalankan pengawasan, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Apabila pekerja telah meminta bantuan kepada instansi ketenagakerjaan, tetapi pengaduannya tidak memperoleh informasi atau tindak lanjut yang patut, penyelenggaraan pelayanan tersebut dapat ditelaah dari perspektif dugaan maladministrasi. Penilaian tentu harus didasarkan pada fakta, prosedur, dan kewenangan masing-masing lembaga. Ombudsman bukan pengganti pengawas ketenagakerjaan, apalagi lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kehadirannya justru bertujuan mendorong pelayanan pemerintah agar lebih responsif dan akuntabel.

Pengalaman penyelesaian laporan di Sulawesi Barat memperlihatkan arti penting koordinasi. Ombudsman menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik, sedangkan instansi ketenagakerjaan mempunyai kewenangan teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Keduanya dapat saling melengkapi tanpa mencampuradukkan tugas. Bagi masyarakat, yang paling penting bukanlah lembaga mana yang terlihat paling menonjol, melainkan apakah persoalannya ditangani secara jelas dan haknya memperoleh perlindungan.

Ada beberapa pelajaran yang patut ditindaklanjuti. Pemerintah provinsi perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan yang terarah, termasuk menyampaikan secara aktif ketentuan mengenai dokumen pribadi pekerja kepada perusahaan. Mekanisme pengaduan harus mudah ditemukan, aman digunakan, dan memberikan kepastian informasi mengenai prosesnya. Pemerintah kabupaten dan kota juga dapat membantu melalui pelayanan ketenagakerjaan dalam lingkup kewenangannya serta koordinasi dengan pengawas di tingkat provinsi.

Dari sisi perusahaan, kepastian hubungan kerja dapat dibangun melalui perjanjian yang transparan, pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, dan penyelesaian perselisihan melalui jalur yang benar. Sementara itu, pekerja perlu memperoleh informasi sejak awal mengenai hak dan kewajibannya, termasuk ketentuan kontrak, pengunduran diri, serta cara menyampaikan pengaduan. Perlindungan tidak akan efektif jika pihak yang membutuhkan justru tidak mengetahui ke mana harus mencari bantuan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengawasan bukan hanya berapa banyak laporan yang selesai, melainkan apakah penyelesaian itu menghasilkan perbaikan agar persoalan yang sama tidak berulang. Satu ijazah yang kembali kepada pemiliknya memang berarti satu masalah teratasi. Namun, tanggung jawab pelayanan dan pengawasan menuntut perhatian yang lebih jauh: mencegah agar ada pekerja lain yang harus menghadapi kesulitan serupa selama bertahun-tahun.

Ijazah seharusnya tetap menjadi milik dan bekal masa depan orang yang memperolehnya. Ketika dokumen itu digunakan untuk membatasi pilihan kerja, yang dipertaruhkan bukan sekadar selembar kertas, melainkan kesempatan seseorang untuk melangkah. Negara perlu hadir melalui pengawasan yang tepat, pelayanan yang responsif, dan perlindungan yang dapat benar-benar dirasakan pekerja.

Sumber rujukan:

Ombudsman Republik Indonesia (3 Oktober 2026), pemberitaan pengembalian ijazah mantan pekerja di Sulawesi Barat; Pemerintah Kota Surabaya (24 April 2025), pemberitaan posko pengaduan ijazah; UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 37 Tahun 2008; SE Menteri Ketenagakerjaan No. M/5/HK.04.00/V/2025.