• ,
  • - +

Artikel

Menuju WBM dan WBBK, Kemenkumham Jambi sambangi Ombudsman
• Jum'at, 24/01/2020 • Shopian Hadi
 
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi bersama Kakanwil Kemenkumham Jambi dan stafnya berada di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi (foto by Shopian)

Jambi - Rabu (22/01/2020) Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi menerima kunjungan Kakanwil Kemenkumham Jambi. Kunjungan ini terkait dengan akan dilaksanakannya Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) oleh Kanwil Kemenkumham Jambi. Hal ini sangat diapresiasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi yang saat itu diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi mengatakan bahwa deklarasi ini harus seiring dengan upaya perbaikan pelayanan dan penanganan pengaduan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi. "Ombudsman mendukung dan mendorong Kanwil Kemenkumham Jambi menuju WBK/WBBM untuk pelayanan lebih baik," kata Jafar, saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Agus Nugroho Yusup di Kantor Ombudsman. Kakanwil didampingi  Kadivmin Betni H. Purba, Kadiv Imigrasi Pramela Y. Pasaribu, Kadivpas Farid Junaedi dan Kadiv Yankum HAM Parsaoran Simaibang.

Perbaikan pelayanan publik dan pencanangan WBM/WBBK tentu akan berpengaruh terhadap masyarakat dan internal Kanwil Kemenkumham. Koordinasi dan kunjungan juga mempermudah pengawasan dan penangan laporan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Agus Nugroho Yusup menyampaikan agar Ombudsman dapat hadir dalam acara Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Kunjungan kerja juga dilakukan dalam rangka silaturahmi dan peningkatan kerjasama  memperoleh informasi-informasi baru dalam strategi-strategi penyelesaian laporan masyarakat.

"Ombudsman sangat membantu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada jajaran Kementerian Hukum dan HAM Jamb. Oleh sebab itu semua pihak harus memaksimalkan perannya agar pelayanan prima dapat terwujud,'' tutur Agus.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...