Artikel

Dalam kondisi normal, aktivitas Gunung Anak Krakatau mungkin tidak selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Pemantauan tetap dilakukan oleh lembaga terkait, tetapi aktivitas gunung tidak serta-merta mengubah rutinitas kehidupan warga. Namun, ketika aktivitas vulkanik meningkat dan abu mulai menyebar melampaui kawasan gunung, situasinya berubah. Apa yang sebelumnya merupakan urusan pemantauan teknis kemudian berkembang menjadi persoalan publik yang terkait langsung dengan kesehatan, pendidikan, transportasi, ekonomi, bahkan rasa aman masyarakat.

Sejak erupsi terjadi pada awal September 2026, abu vulkanik Anak Krakatau menyebar ke sejumlah wilayah di Jawa dan Sumatera. BMKG mendeteksi sebaran abu hingga Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, bahkan ke arah Bengkulu. Dampaknya telah mengganggu aktivitas penerbangan, sekolah di sejumlah daerah beralih ke pembelajaran jarak jauh, dan yang lebih penting masyarakat menghadapi risiko kesehatan akibat paparan abu vulkanik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat sejumlah persoalan pelayanan publik yang perlu respons cepat. Ketika keadaan normal berubah menjadi krisis, masyarakat membutuhkan negara untuk hadir, seperti informasi sederhana tetapi menentukan: apakah aman keluar rumah, apakah anak harus pergi ke sekolah, bagaimana melindungi diri dari abu, apakah penerbangan tetap berjalan, dan ke mana harus mencari pertolongan ketika mengalami gangguan kesehatan.

Dampak kesehatan akibat sebaran abu vulkanik juga mulai terdeteksi. Di Lampung, misalnya, Dinas Kesehatan mencatat 32.415 jiwa terdampak hingga 6 September 2026, termasuk 247 balita, 14 ibu hamil dan menyusui, 217 lansia, serta tujuh penyandang disabilitas. Angka tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya mengenai luas wilayah yang sedang tertutup abu, tetapi juga pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat.

Abu vulkanik juga bukan hanya debu yang mengotori lingkungan. Material tersebut terdiri atas partikel halus batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang dapat terbawa angin hingga jauh dari sumber erupsi. Ketika terhirup, partikel tersebut dapat mengiritasi saluran pernapasan dan memperburuk kondisi kesehatan. Karena itu, persoalan abu vulkanik harus dipandang sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Perlindungan warga tidak cukup berhenti pada imbauan menggunakan masker, tetapi harus dilanjutkan dengan penyediaan informasi kesehatan yang mudah dipahami, kesiapan fasilitas kesehatan, serta perhatian khusus kepada kelompok rentan.

Dari sisi pemerintah, sejumlah langkah telah dilakukan. BMKG meningkatkan pemantauan dan menyediakan informasi mengenai pergerakan abu vulkanik, sementara BNPB melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan mendistribusikan masker kepada masyarakat terdampak. Sejumlah keputusan untuk membatasi aktivitas penerbangan juga dilakukan atas pertimbangan keselamatan.

Namun, kecepatan pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari seberapa cepat konferensi pers dilakukan atau berapa banyak instansi yang telah bergerak. Ukuran yang lebih penting adalah apakah respons tersebut sampai kepada masyarakat dalam bentuk perlindungan di lapangan. Apakah informasi yang diterima warga konsisten? Apakah masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan? Apakah kelompok rentan mendapatkan perhatian khusus? Dan ketika layanan publik terganggu, apakah tersedia alternatif yang jelas?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena sebaran abu tidak mengenal batas administratif. Satu fenomena alam dapat berdampak pada banyak wilayah dengan karakteristik dan kebijakan yang berbeda, sementara kewenangan pemerintahan tersebar antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, ketika satu daerah menerapkan pembelajaran jarak jauh sementara daerah lain tetap menjalankan kegiatan sekolah seperti biasa, perbedaan tersebut memang dapat dibenarkan oleh kondisi lokal, namun, masyarakat tetap perlu memperoleh penjelasan terkait dasar pengambilan keputusan agar masyarakat tidak menghadapi ketidakpastian di tengah situasi yang sudah tidak pasti.

Di sinilah pentingnya pelayanan publik berbasis krisis. Pemerintah perlu membangun satu sistem informasi yang terintegrasi mengenai sebaran abu, risiko kesehatan, kondisi sekolah, transportasi, dan penerbangan. Informasi tersebut harus disampaikan secara cepat dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, bukan hanya diunggah dalam berbagai kanal/platform.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memiliki protokol yang lebih jelas mengenai kapan sekolah, fasilitas publik, dan transportasi harus dibatasi atau dihentikan. Perlindungan kelompok rentan juga harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Pada saat yang sama, mekanisme pengaduan masyarakat harus tetap berjalan sehingga warga yang kehilangan akses transportasi, membutuhkan layanan kesehatan, atau mengalami persoalan lain selama krisis mengetahui ke mana harus mencari bantuan.

Saat ini, erupsi Anak Krakatau bukan hanya menguji kemampuan pemerintah dalam memantau aktivitas gunung. Peristiwa ini menguji kemampuan negara dalam mengubah informasi menjadi tindakan, tindakan menjadi perlindungan, dan perlindungan menjadi rasa aman bagi masyarakat. Bencana memang tidak selalu dapat dicegah, namun, dampaknya dapat dikurangi melalui pelayanan publik yang siap, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

(Ratna Sari Dewi - Asisten Ombudsman RI)