Menggagas Sekolah Peduli Pelayanan Publik
Sejak awal September lalu Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan melaksanakan sebuah program mingguan yang diberi nama Ombudsman Goes toSchool. Program ini merupakan inisatif Ombudsman sebagai langkah diseminasi lembaga Ombudsman baik secara fungsi, tugas dan kewenangan.
Tak hanya itu, kegiatan ini lebih khusus bertujuan untuk "mengkampanyekan" gerakan Anti Malaadministrasi kepada generasi muda yakni para pelajar. Salah satu yang menarik dalam kegiatan tersebut para siswa ternyata sangat kritis dan cepat tanggap dengan potret pelayanan publik yang mereka tangkap selama ini. Bahkan beberapa siswa, menyampaikan keluhan sederhana, tetapi bagi Ombudsman penting untuk ditindaklanjuti diantaranya.
- Fasilitas sarana prasarana sekolah yang belum memadai seperti ruang kelas yang belum layak dan jauh dari rasa nyaman dalam proses belajar, termasuk lapangan bermain, tempat ibadah, dan ruang kegiatan ekstrakurikuler
- Keterbatasan toilet sekolah yang tidak menyesuaikan dengan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Belum lagi kondisi dari segi faktor kelayakan dan kebersihan.
- Belum berfungsinya ruang atau guru Bimbingan Konseling sebagai wadah para pelajar untuk menyampaikan keluhan, masukan, sampai pada kritik perbaikan proses belajar mengajar oleh guru.
- Masih adanya pembebanan penyelenggaraan sekolah yang tidak transparan kepada siswa dan orangtua siswa atau pungutan tanpa penjelasan memadai.
- Serta belum adanya mata pelajaran khusus yang berdimensi sekolah pelayanan publik yang menurut para pelajar, sangat penting untuk dilakukan pada jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Menurut mereka selama ini sudah banyak pelajar yang menjadi korban malaadministrasi baik di sekolah maupun di luar sekolah Namun tidak ada saluran yang baik dan memadai sehingga penting adanya wawasan terkait pelayanan publik.
Merespon keluhan dan masukan tersebut Ombudsman melakukan klarifikasi kepada institusi pendidikan serta menyampaikan keluhan tersebut untuk ditindaklanjuti serta meminta para penyelenggara pendidikan untuk lebih sering mendengar dan menindaklanjuti "suara" dari anak didik demi pendidikan yang lebih baik.
Sekolah Peduli Pelayanan Publik
Sejatinya pelayanan publik di bidang dan aspek manapun harusnya menjadi perhatian dari seluruh pihak. Apalagi pelayanan publik di bidang pendidikan. dari data sistem manajemen penerimaan laporan Ombudsman di Tahun 2018 per 1 Oktober ini terdapat 493 laporan terkait bidang pendidikan. Hal ini setidaknya menggambarkan bahwa keluhan dalam pelayanan bidang pendidikan cukup sering dilaporkan ke Ombudsman.
Fakta menarik yang melaporkan keluhan dalam bidang pendidikan tak hanya para orang tua siswa, komite sekolah, dan para guru/kepala sekolah, tetapi juga juga pihak siswa. Bahkan diantara mereka ingin sekali terlibat aktif dalam pencegahan malaadministrasi pelayanan publik.
Usulan dari para pelajar dalam kegiatan Ombudsman goes to schoolperihal adanya kegiatan sekolah peduli pelayanan publik adalah satu saran positif yang mestinya tak hanya difasilitasi tapi didukung dan diapresiasi. "Ruang" inilah yang akan menentukan salah satu kualitas peradaban pelayanan publik ke depan. Para generasi muda sudah dikenalkan bagaimana pelayanan publik itu semestinya dan memahami cara memperbaikinya.
Dengan adanya pendidikan peduli pelayanan publik sejak dini, maka generasi muda kita dapat memahami dengan jelas apa itu perbuatan malaadministrasi, dan cara menghindarinya dengan harapan ke depan potret pelayanan publik negeri menjadi lebih baik lagi
