Menciptakan Pemerintahan yang Baik Melalui Zona Integritas
Manokwari - Pencanangan Zona Integritas di lingkup instansi pemerintah dapat dimaknai adanya tekad dan upaya untuk menjadi miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayananan publik yang berkualitas. Kedua, ada tekad untuk membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang ketiga adalah mengambil bagian dalam strategi nasional pencegahan korupsi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan, Yules Rumbewas saat mewakili Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat sebagai saksi pada Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manokwari, Senin (15/03/2021).
Pencanangan Zona Integritas memberikan arti adanya tekad untuk penciptaan pemerintahan yang baik (Good and Clean Government). Harapannya kiranya deklarasi tersebut bukan hanya sebagai slogan atau retorika belaka, tetapi dapat diwujudkan dan terlihat dalam kinerja lembaga sesuai dengan tugas serta fungsi lembaga sebagaimana diatur dalam regulasi, baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya.
"Selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat menilai bahwa langkah pencanangan yang dilakukan saat ini memiliki arti strategis bagi Kanreg BKN Papua Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang administrasi kepegawaian pemerintah," jelas Rumbewas.
Rumbewas menambahkan bahwa substansi kepegawaian menempati urutan kedua sebagai substansi yang paling dominan dilaporkan ke Ombudsman setelah substansi perhubungan dan infrasturktur pada tahun 2020 lalu. Oleh sebab itu kiranya pencangan ini dapat menjadi awal yang baik dalam peningkatan kemampuan ASN dalam pelayanan kepada masyarakat.
"Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada Kantor Regional BKN Provinsi Papua Barat untuk Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Ikthiar yang baik ini perlu didukung, didorong, didoakan dan tentu saja dikawal agar dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan," ucap Rumbewas menutup sambutannya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Provinsi Papua Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel Mandacan, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kantor BKN Regional XIV Manokwari, Bupati Manokwari, Bupati Pegunungan Arfak, Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Pimpinan Forkompimda di lingkungan Provinsi Papua Barat, Ketua MRPB, Perwakilan KPK, Deputi Manajemen Kepegawaian.
Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manokwari dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Kepegawain Negara (BKN) Republik Indonesia, Bima Haria Wibisana. Dalam sambutannya Bima menekankan pentingnya peningkatan manajemen sumber daya manusia seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terciptanya reformasi birokrasi seperti yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia.
"Kemampuan manajemen digital merupakan suatu keharusan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) disebabkan perkembangan teknologi membuat kita harus bekerja dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan digital. ASN harus bekerja untuk memakmurkan dan mensejahterahkan rakyat, bukan pribadi," ujar Bima Haria Wibisana.
