Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bandung Belum Sepenuhnya Beroperasi
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan di Mal Pelayanan Publik Transmart lantai 3, Gedung Baznas Center Kabupaten Bandung (2/1/2019). Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah layanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bandung sudah dapat beroperasi atau belum.
Berdasarkan hasil pemantauan tim Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang meninjau langsung lokasi Mal Pelayanan Publik, beberapa layanan yang diselenggarakan Disdukcapil, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Keuangan Daerah belum dioperasikan.
Semua masih dioperasikan di Dinas masing-masing. Beberapa produk layanan yang dipantau Ombudsman dari yang tertera pada loket layanan di Mal Pelayanan Publik diantaranya: Pelayanan PBB pada Badan Keuangan Daerah; Pelayanan Pemenuhan Komitmen OSS, Fasilitasi OSS dan Perizinan Online, Pendaftaran dan Penerbitan Perizinan Berusaha serta Konsultasi Perizinan pada DPMPTSP; Pelayanan Akta Kelahiran, Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik, Pencetakan Kartu Keluarga, serta Legalisir KTP Elektronik dan KK pada Disdukcapil.
Menyusul pemberitaan diresmikannya mal pelayanan publik pada (21/12/2018), Ombudsman mengapresiasi hal tersebut. Namun demikian, dari hasil pemantauan yang dilakukan pada hari ini (2/1/2019) pukul 14.00 aktivitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik ternyata belum sepenuhnya beroperasi.
Jika dilihat dari hasil pemantauan, sarana pendukung pelayanan masih belum sepenuhnya sempurna dan ada beberapa yang harus dilengkapi. Mengacu pada Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, beberapa tahapan yang perlu diperhatikan sebelum peresmian Mal Pelayanan Publik diantaranya: Pertama, koordinasi Pelayanan ; Kedua, Pengaturan Mekanisme Kerja; Ketiga, Penyiapan Sarana dan Prasarana serta Keempat, Penyiapan SDM Pelayanan.
Beberapa persiapan memang harus disusun matang, utamanya terkait regulasi teknis di daerah yang perlu di breakdown dari Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Hal ini diperlukan guna memastikan prosedur dan produk layanan di Mal Pelayanan Publik tidak menjadi prematur. (ORI-Jabar)
