• - +

Artikel

Maju Mundur Pemprov Jambi Urusi Masalah Aset
ARTIKEL • Rabu, 15/01/2020 • Korinna Al Emira
 
Kepala Perwakilan dan 2 orang Asisten Ombudsman berdiskusi dengan Kabag P4 BMD dan Kasubbag Pemanfaatan Aset Provinsi Jambi (foto by Andri)

SHARE

Jambi (15/01/2020) - Ombudsman RI Perwakilan Jambi mengunjungi Biro Aset Pemerintah Provinsi Jambi. Kunjungan ini terkait dengan adanya keluhan masyarakat terkait banyaknya rumah dinas yang tidak dihuni oleh pihak yang berhak.

Asisten Ombudsman RI Shopian Hadi mengatakan bahwa banyak pensiunan pegawai yang menempati rumah-rumah dinas tersebut. "Malah ada yang sampai belasan tahun sudah pensiun masih tinggal di rumah dinas," tegasnya. Hal ini tentunya menyebabkan banyak pegawai yang masih aktif tidak dapat memperoleh haknya untuk menempati rumah dinas.

Kabag P4 BMD Biro Aset Provinsi Jambi Puji Mahwito mengklarifikasi hal ini. "Memang sekarang kami sedang melakukan penertiban terhadap aset-aset milik provinsi, banyak kendala yang kami temui," imbuhnya. Selain itu juga terdapat edaran dari KPK untuk setiap Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap aset-aset yang ada. Terkait aset rumah dinas milik provinsi, Puji mengatakan bahwa banyak sekali pensiunan yang sudah tidak berhak menempati rumah dinas tersebut, namun masih bertahan tinggal di sana. "Alasan mereka banyak sekali. Ada yang bilang mau membeli rumah dinas itu dan ada juga yang mau minta ganti rugi. Padahal itu kan aset milik provinsi," tambahnya.

Terkait hal ini, terdapat aturan yang tidak memperbolehkan aset milik Provinsi Jambi diperjualbelikan. Perihal ganti rugi juga memiliki aturan yang jelas dan terdapat ketentuan kategori yang mengatur. Sehingga tidak bisa mengikuti kemauan masyarakat, apalagi aset tersebut memang milik Pemerintah Provinsi Jambi.

Pihak Pemerintah Provinsi Jambi, melalui Bagian Aset telah memberikan surat peringatan kepada beberapa masyarakat yang masih menempati rumah dinas yang seharusnya telah dikembalikan kepada pemerintah. "Terakhir kita berikan surat pada Bulan Desember 2019. Waktu yang kita berikan untuk mereka mengosongkan rumah dinas tersebut tidaklah banyak karena dispensasi waktu sudah banyak kita berikan," tegas Puji.

Atas permasalahan ini, Ombudsman RI Perwakilan Jambi melalui Kepala Perwakilan Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si menyarankan agar proses pengosongan terhadap rumah dinas dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini tentunya juga untuk mengurangi adanya gesekan-gesekan yang ditakutkan akan timbul pada saat ekseskusi. "Kalau bisa lebih soft kenapa tidak. Misalnya Pemprov bisa menganggarkan untuk ganti rugi kenapa tidak. Namun bukan berarti ganti rugi itu mengikuti keinginan masyarakat tersebut. tapi balik-balik kepada aturan yang berlaku," jelas Jafar.

Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Jambi juga meminta Pemprov agar tegas terhadap putusan-putusan yang mereka keluarkan sendiri. "Jika sudah sesuai dengan jadwal pengosongan, maka Pemprov harus bergerak. Jangan setelah batas waktunya Pemprov tidak melakukan tindakan apapun, sehingga masyarakat menganggap bahwa seolah-olah Pemprov hanya menggeretak saja," tambahnya.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...