• - +

Artikel

Larangan Mutasi Pegawai dan Implikasi Bagi Pelayanan Publik
ARTIKEL • Rabu, 15/01/2020 • Muflihul Hadi
 
Muflihul Hadi, Asisten Muda Ombudsman RI Jawa Timur (foto by ajik)

SHARE

Tahun 2020 ini Masyarakat Jawa Timur akan disuguhi  pesta demokrasi yaitu pemilihan  bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota secara serentak di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini menarik, karena Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan kepala daerah mengeluarkan surat himbauan kepada kepala daerah untuk tidak melakukan mutasi pegawai/ASN mulai 8 Januari 2019 sesuai Pasal 71 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."

Masalahnya bagaimana kalau jabatan strategis seperti Kepala Dinas sedang kosong? Apabila  menteri tidak mengizinkan, apa solusinya dan bagaimana implikasi pelayanan publiknya?

Bagi sebagian ASN kontestasi pemilihan kepala daerah adalah kondisi yang paling menyulitkan karena secara normatif semua ASN diwajibkan netral tidak boleh melakukan kegiatan  apapun yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Akan tetapi secara faktual banyak terjadi maladministrasi, di samping karena dorongan atau godaan ingin "berkonstribusi" supaya mendapatkan satu posisi yang strategis juga karena ajakan atau bahkan ancaman dari salah satu kontestan untuk "membantu" mensukseskan dalam kontestasi tersebut.

Hal inilah yang seringkali dialami oleh ASN, di mana setelah calon terpilih, maka orang-orang yang dianggap berkeringat mendapatkan promosi begitu juga sebaliknya. Tidak penting apakah ASN tersebut mempunyai kompetensi dan integritas dalam melayani masyarakat.

Secara filosofis membatasi kepala daerah untuk melakukan mutasi sebagaimana regulasi tersebut adalah menghindari penyalahgunaan wewenang (abuse of power) serta menciptakan kontestasi yang adil antar pasangan calon baik yang petahana atau bukan. Akan tetapi ini bisa menjadi problematik di lapangan. Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di tingkat wilayahnya, penanggung jawab atas seluruh roda pemerintahan utamanya pelayanan publik di masyarakat. Bagaimana kalau suatu kepala OPD/SKPD itu kosong karena suatu kondisi yang tidak bisa dihindari atau organisasi perangkat di bawahnya tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya atau tidak melaksanakan perintah kepala daerah yang berakibat  pelayanan publiknya buruk , sementara kepala daerah diberikan batasan untuk meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri.

Perlu dipikirkan penyempurnaan pasal 71 ayat (2) tersebut agar kepala daerah di satu sisi dibatasi kewenangannya, akan tetapi tetap ada ruang untuk melakukan mutasi karena waktu 6 bulan adalah waktu yang cukup  lama dalam pengelolaan dan pengendalian pemerintahan. Walaupun ruang itu diberikan kalau ada lampu hijau dari Mendagri.

Penyempurnaan tersebut diantaranya:

Pertama, peralihan kewenangan pemberi izin dari Menteri Dalam Negeri ke Komisi Aparatur Sipil dan Negara (KASN). Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara pasal 25 dimana KASN diberikan mandat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN juga menghindari adanyaconflict of interest apabila figur menteri berasal dari parpol yang sama dengan kepala daerah yang mengajukan usulan. Hal ini penting untuk menguji apakah permohonan mutasi itu karena "kebutuhan politik" atau kebutuhan pelayanan publik karena taruhannya adalah kepentingan masyarakat. Jangan sampai karena kepentingan politik,  birokrasi dan pelayanan publik dikorbankan.

Kedua, ada batas waktu pemberian ijin agar tidak terjadi maladministrasi penundaan berlarut dalam pemberian layanan tersebut karena berdasarkan pasal 15 dan 21 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan kepastian waktu atas pelayanan yang diberikan sehingga bisa diukur kepastian layananannya.

Jaminan Pelayanan Publik

Sebagai penutup, mengingatkan kita semua bahwa suksesi kepala daerah adalah sarana bukan tujuan yang pada akhirnya ujung dari semua hajatan politik itu adalah bagaimana masyarakat mendapat pelayanan yang baik dari negara/pemerintah. Adalah tugas semua elemen yaitu Ombudsman, DPRD, masyarakat, media dan lembaga swadaya masyarakat memastikan para pemimpin daerah menjamin pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu pelayanan publik untuk semua. Bukan hanya yang menang yang mendapatkan pelayanan dan prioritas seperti dalam kaidah fiqih tasharruful imam ala-arraiyat manuthan bil-maslahat (kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kesejahteraan rakyat). Semoga.    


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...