Kunjungan Koordinasi Kaper Ombudsman Kaltim ke Kantor Wali Kota Samarinda
Samarinda - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur, Kusharyanto bersama Asisten Pemeriksa melakukan kunjungan ke Kantor Wali Kota Samarinda, Senin (08/3/2021). Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan koordinasi terkait pengelolaan pelayanan publik di wilayah Kota Samarinda.
"Sesuai yang ada di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik disebutkan bahwa setiap penyelenggara layanan itu harus memiliki dua hal yaitu standar pelayanan publik dan pengelolaan aduan," ujar Kusharyanto. Kusharyanto berharap pengelolaan aduan ada di setiap OPD Kota Samarinda. "Akan lebih baik jika aduan masyarakat di instansi daerah terkait dengan pelayanan publik bisa terintegrasi dengan SP4N LAPOR!," tambah Kusharyanto
Selain Itu, Kusharyanto juga menyerahkan hasil kajian mengenai pelayanan e-KTP di Kota Samarinda pada akhir tahun 2020. "Sejak ada isu pemindahan ibukota negara ke Kaltim, migrasi penduduk menuju Kaltim baik permanen maupun non permanen cukup banyak. Pemerintah harus bisa memastikan bahwa e-KTP bisa dijadikan single identity yang bisa dipakai untuk mengakses layanan publik," ujar Kusharyanto.
Andi Harun sebagai Walikota Samarinda berkomitmen untuk memperbaiki semua prosedur pelayanan publik agar lebih baik. "Kami sudah menginventarisir masalah-masalah yang berpotensi terjadi maladministrasi atau pelanggaran prosedur dan itu komitmen kami. Pelan-pelan kami akan melakukan perubahan untuk merubah kebiasaan yang lama menjadi efisien, urusan pelayanan publik yang mahal menjadi murah. Termasuk berupaya menghilangkan pungli agar bisa menjadi pelayanan publik yang ideal dengan tujuan kualitas pelayanan publik semakin meningkat sekaligus efisiensi anggaran. Masyarakat juga bisa bepartisipasi dan terlibat langsung dalam pragram 100 hari kami melalui laman salamperubahan.com. Jadi, masayarakat bisa memberikan kritik, saran dan dapat melihat progres program kami," ungkap Andi Harun.
"Terima kasih atas kunjungan dari pihak Ombudsman, semoga kita bisa terus perkuat kolaborasi agar standar pelayanan publik semakin tinggi hingga akhirnya masyarakat akan menerima pelayanan publik yang lebih berkualitas," tutup Andi Harun.Â
