Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara menerima kunjungan Plt. Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara
Manado - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menerima kunjungan Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaran di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Rabu, 26 September 2018.
Kunjungan Ptl. Kakanwil Kemenkumham Sulut tersebut bertujuan untuk berkoordinasi dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemenkumham Provinsi Sulut.
Dalam pertemuan tersebut, Plt. Kakanwil Kemenkumham Sulut menyampaikan bahwa berkaca pengalaman penerimaan CPNS Kemenkumham Sulut tahun 2017 yang sukses karena adanya pengawasan yang ketat dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara. Maka untuk tahun ini dalam penerimaan CPNS, Kemenkumhan Sulut ingin melibatkan kembali Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam proses penerimaan CPNS di lingkungan Kemenkumham Sulut. Kemenkumham menyadari bahwa Ombudsman RI memiliki peran strategis dalam mengawasi proses penerimaan CPNS ini agar akuntabel dan transparan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Helda Tirajoh mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Plt. Kakanwil Kemenkumham Sulut, karena melibatkan pihak eksternal dari luar lingkungan Kemenkumham Sulut dalam penerimaan CPNS ini.
"Penerimaan CPNS tahun 2018 di Lingkungan Kemenkumham Sulut harus sukses seperti penerimaan CPNS tahun 2017, mengingat animo masyarakat untuk mengikuti seleksi begitu besar dan ekspektasi masyarakat atas penerimaan CPNS di lingkungan Kemenkumham Sulut yang transparan dan akuntabel begitu tinggi", ujar Helda.
Menutup kunjungan ini, Plt. Kakanwil Kemenkumhan Sulut menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, atas upaya-upaya Ombudsman RI Sulut yang membantu Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulut untuk meningkatkan pelayanan publik dan terutama mewujudkan penerimaan CPNS di lingkungan Kemenkumham Sulut yang transparan dan akuntabel. (SK)
