Jelang Penilaian Kepatuhan 2021, Ombudsman Papua Barat Gelar Workshop Pendampingan Kepatuhan
Manokwari - Penilaian kepatuhan dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladmninistrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap unit pelayanan publik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat Musa Sombuk saat memberikan sambutan dalam Workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan Tahun 2021, Kamis (27/5/2021) bertempat di Swiss-Bell Hotel Manokwari.
"Penilaian kepatuhan merupakan tahapan dimana pelayanan publik dinilai bukan untuk mencari kesalahan akan tetapi digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat apakah pelayanan kepada publik sudah dilakukan secara baik atau belum agar menjadi pedoman untuk instansi," ujarnya.
Kegiatan workshop dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Mohamad Lakotani, SH.,M.Si dan Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Petrus Patriage R. Renwarin, SH.,M.Si.
Dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop tersebut, Mohamad Lakotani meminta kepada semua satuan kerja untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan menyamakan pendapat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kedepannya.
"Dengan adanya Workshop Pendampingan Kepatuhan kepada seluruh kabupaten kota saat ini merupakan awal yang baik dalam persiapan penilaian kepatuhan. Meningat pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah memperoleh predikat zona kuning dalam penilaian kepatuhan penilaian publik," ujar Lakatoni.
Pria yang sudah menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua Barat sejak tahun 2017 ini berharap dengan adanya workshop, pelayanan publik kepada masyarakat dapat dilaksanakan dan dibenahi dalam satuan kerja masing-masing. Juga sekiranya dapat memberikan energi yang positif agar penilaian kepatuhan dapat berjalan dengan baik dan seluruh kabupaten/kota dapat mengikuti dengan baik.
"Saya sangat berharap dengan adanya penilaian kepatuhan ini, Papua Barat akan mendapatkan nilai yang lebih baik pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya," pungkasnya.
