Jatim Rawan Bencana, Ombudsman Dorong Pemerintah Tingkatkan Pengurangan Resiko Bencana
Jawa timur memiliki kondisi gegrafis yang beragam di setiap daerahnya, sehingga memiliki resiko bencana yang beragam pula. Bedasarkan hal tersebut dan melihat intensitas bencana banjir serta tanah longsor yg terjadi di Jawa Timur cukup tinggi, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan Rapid Assesment mengenai permasalahan terkait tata kelola mitigasi bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Jawa Timur.
Ombudsman melakukan kegiatan sampling pengambilan data terkait mitigasi bencana di dua Kabupaten yaitu kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ponorogo. Dalam sampling yang dilakukan ada banyak temuan oleh Ombudsman terkait belum maksimalnya penerapan mitigasi bencana di Jawa Timur.
Pada hari ini (26/09) Ombudsman melakuan kegiatan desiminasi hasil dari kegiatan Rapid Assesment yang telah dilakukan selama bulan Mei-Juni kemarin. Dalam acara ini disampaikan kepada instansi-instansi terkait mengenai temuan-temuan yang ditemukan Ombudsman selama pengambilan data "misalnya jumlah EWS banjir dan EWS tanah longsor yang sangat minim jumlahnya, dan kurang perawatan sehingga mengakibatkan fungsi dari alat tersebut bisa terganggu." kata Vice Admira selaku Koordinator RA mitigasi bencana Ombudsman RI Jawa Timur.
"Ada beberapa dari Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur yang tidak memiliki Perda terkait mitigasi bencana sehingga mengakibatkan kegiatan pencegahan bencana kurang maksimal dan dapat menimbulkan banyak korban jika terjadi bencana", tambah Vice.
Berdasarkan temuan tersebut diharapakan dari instansi dan Pemerintah Daerah bisa untuk memperbaiki apa yang telah disarankan oleh Ombudsman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.
