Artikel

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat (tengah) disaat memberikan pengarahan kepada Bagian Ortala Se-Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju - Sejumlah Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dari 6 (enam) kabupaten dan Biro Ortala Provinsi Sulawesi Barat gelar rapat koordinasi dengan Ombudsman RI Sulawesi barat, kegiatan ini bagian dari  evaluasi hasil uji kepatuhan tahun 2018 dan membangun sinergi  mendorong kualitas pelayanan publik khususnya menjelang pelaksanaan program uji kepatuhan 2019, dalam rangka  pemenuhan komponen standar pelayanan publik berdasarkan amanat UU/25/2009 yang akan dilaksanakan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019.

"Pertemuan ini kita harapkan dapat membuahkan hasil maksimal dalam perbaikan pelayanan publik, bahkan proses uji kepatuhan 2019 semua kabupaten bisa bergeser  dari zona merah dan  kuning ," Jelas Lukman Umar

Tahun ini empat kabupaten di Sulbar yang akan disurvey diantaranya, Kabupaten Mamasa, Majene, Mamuju dan Pasangkayu, namun Lukman mengaku pihaknya berharap Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) bisa ikut disurvey tahun ini, karena 2019 adalah yang terakhir sementara Mateng memang belum pernah di survey.

Sementara itu Koordinator Uji Kepatuhan Wilayah Sulawesi Barat, Irfan Gunadi mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan Ombudsman sebagai wadah untuk evaluasi, adapun waktu pelaksanaan uji kepatuhan 2019 tidak disampaikan sebab Tim Ombudsman akan turun secara mendadak, sehingga semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelengara layanan publik disetiap kabupaten harus bersiap.

"Pelaksanaannya akan kita lakukan serentak diseluruh Indonesia, baik OPD tingkat daerah, Instansi Vertikal dan kementrian Lembaga. Idealnya kesiapan harusnya bukan karena adanya survey, tapi kita harapkan setiap saat pelayanan harus prima dan semua komponennya terpenuhi dan sesuai standar UU/25/2009 tentang pelayanan publik," Terang Irfan Gunadi

6 (enam) kabupaten di Sulawesi Barat  satu diantaranya, Kabupaten Polewali Mandar yang sudah hattrick rapor hijau dari Ombudsman tidak lagi ikut survey uji kepatuhan 2019. Secara kelembagaan Ombudsman RI berharap predikat itu dapat dipertahankan dan konsep pelayanan publik ideal tanpa maladministrasi benar-benar terwujud di Kabupaten Polewali Mandar.