CSO Gagas Multistakeholders Forum dengan Ombudsman Jawa Barat
Bandung - Asisten Ombudsman Perwakilan Jawa barat, Iman Dani memaparkan peran Ombudsman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta strategi kolaborasi Ombudsman dengan Citizen Society Organization (CSO) dalam acara workshop/training Pelayanan Publik untuk Organisasi Masyarakat Sipil & Komunitas di Bandung (15/5/2019).
Acara yang diinisiasi oleh Perkumpulan Inisiatif Bandung bekerjasama dengan USAID, PATTIRO dan YAPPIKA ini mendorong partisipasi publik melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah wajib untuk melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai forum dialog kebijakan multipihak/multistakehoders untuk mendiskusikan persoalan-persoalan pelayanan publik. FKP merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
Salah satu gagasan yang muncul di antaranya mengenai multistakehoders forum yang mulai digencarkan di beberapa daerah. Di dalamnya dibahas mengenai berbagai permasalahan yang timbul dan belum terselesaikan oleh pemerintah berkaitan dengan akses pelayanan publik dari setiap lapisan masyarakat dan golongan. Data tersebut nantinya diambil berdasarkan hasil analisis permasalahan dari aplikasi lapor.go.id yang saat ini didorong pengaplikasiannya di setiap daerah khususnya di Jawa Barat.
Dengan adanya multistakeholders forum diharapkan pendekatan penyelesaian masalah pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efesien serta mampu memberikan manfaat secara konkret bagi masyarakat yang selama ini belum terakomodir. Asisten Ombudsman menyampaikan bahwa, salah satu permasalahan yang belum dapat dijalankan di antaranya adalah pembuatan big data. Pemda baik Kabupaten/Kota rata-rata belum memiliki analisis big data yang mampu memberikan gambaran terkait dengan kondisi permasalahan di daerahnya. Hal tersebut menyebabkan para pembuat kebijakan menyisakan kelemahan dalam merencanakan program dan anggaran yang dibuat berdasarkan rutinitas tahunan. Aplikasi lapor.go.id sebenarnya dapat dimanfaatkan daerah sebagai salah satu bahan analisis big data melalui pendekatan permasalahan pelayanan publik di daerahnya.
Berkaitan dengan itu, para CSO menginisiasi untuk segera membentuk multistakeholders forum sebagai Forum Konsultasi Publik (FKP) melalui dialog kebijakan multipihak. Dengan hal itu mayarakat akan merasa diuntungkan dikarenakan kelemahan dalam komunikasi dapat teratasi dengan adanya dialog multipihak. Diharapkan dengan adanya kolaborasi dengan Ombudsman dapat mendekatkan para CSO dengan stakeholders serta mampu menyelesaikan permasalahan secara komprehensif yang tidak dapat diatasi dengan pengaduan yang sifatnya perorangan dan sistemik. (SR)
