Artikel

Mamuju - "Pelayanan publik adalah jantung pemerintahan dan salah satu tujuan utama pemerintahan adalah melayani masyarakatnya, idealnya seperti itu," ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar Lukman Umar saat menerima kunjungan DPM-PTSP di kantornya, Senin (09/03/2020).

"Meski demikian penyelenggaraan layanan publik dewasa ini bukan tanpa masalah, benang kusut pelayanan publik cukup bervariasi dengan berbagai tantangannya," tambahnya.

Lebih jauh Lukman mengutarakan butuh kerja sama lintas sektoral dalam mendorong perbaikan pelayanan publik pada unit pelayanan masing-masing.  Adapun Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik senantiasa membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aduan atau konsultasi seputar pelayanan publik dengan harapan akan berujung pada perbaikan layanan publik.

"Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini dan kami apresiasi atas upayanya membangun budaya kerja kolaboratif," jelas Lukman.

Lukman juga mengaku pengelolaan DPM-PTSP Sulawesi Barat sudah berjalan baik. Namun pada beberapa bagian masih ada yang perlu untuk terus dibenahi secara berkesinambungan. 

"Kerawanan layanan perizinan di PTSP adalah terjadinya maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan. Bahkan lebih jauh lagi tindakan maladministrasi ini berpotensi memicu terjadinya tindakan korupsi," ungkap Lukman.

Sementara itu Kepala Asisten Pencegahan Ombudsnan Sulbar Muh. Asri menyarankan agar pelayanan di PTSP Sulbar harus dilaksanakan lebih transparan lagi agar tindakan maladministrasi bisa dicegah. "Salah satu dari tiga besar kasus korupsi ada pada pelayanan publik sehingga semua proses layanan harus kita dorong agar lebih transparan dan jelas, jangan ada disamarkan," pungkas Muh. Asri.