• - +

Artikel

ASN SERING MANGKIR, PELAYANAN DASAR TERGANGGU
ARTIKEL • Minggu, 01/12/2019 • Ismail S. Marsuki
 
Suasana Kantor Dinas Kesehatan: tidak terdapat Pegawai di dalam Kantor pada jam kerja (Foto by Ismail Saleh Marsuki)

SHARE

Kabupaten Supiori saat ini memiliki 2306 ASN yang tersebar pada 28 OPD, 1 RSUD, dan 5 distrik. Namun pada kenyataannya, aktif aspek kantoran di Kabupaten Supiori tersebut jauh dari gambaran sebuah Kabupaten dengan jumlah pegawai ASN lebih dari 2000. Pada jam kerja kita dapat melihat banyak OPD yang masih tutup ataupun ada OPD yang sudah terbuka pintunya namun tidak ada petugas/pegawai.

      

       Berdasarkan temuan Ombudsman di lapangan dengan mengambil sampel pada 7 (tujuh) OPD di Kabupaten Supiori menunjukkan bahwa tingkat ketidakhadiran ASN periode Januari-Maret 2019 di Kabupaten Supiori masih sangat tinggi yaitu ketidakhadiran tertinggi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencapai 83,33 %, Dinas Perhubungan 78,99 %, Dinas Sosial 76,58%, Dinas Kesehatan 76,26, RSUD 68,25, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 56,67%, dan PTSP 55,86 %. Tingkat ketidakhadiran ASN yang begitu tinggi di Kabupaten Supiori tentunya akan berdampak pada pelayanan dasar yang prima bagi masyarakat Supiori.

 

      Sehubungan dengan hal tersebut serta demi mendapatkan informasi terkait Penyebab Ketidakhadiran ASN terhadap pelayanan Publik dan jenis Mal-Administrasi yang terjadi di Kabupaten Supiori.

 

     Pada bulan Februari 2019 Tim Ombudsman berkunjung ke Kabupaten Supiori dengan tujuan Penyelesaian Laporan, Tim melakukan kunjungan pada beberapa OPD dan Kantor Bupati pada saat jam kerja namun kantor masih terlihat sepi bahkan pada beberapa kantor ditemukan masih tertutup.

 

     Berawal dari pengamatan tersebut dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ASN di Kabupaten Supiori lebih sering tidak masuk kantor maka Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua melakukan kajian untuk mengetahui penyebab ASN di Kabupaten Supiori sering mangkir serta bentuk maladministrasi yang terjadi sebagai dampak ketidakhadiran ASN terhadap pelayanan publik di Kabupaten Supiori. Tim mengambil 7 OPD sebagai sampel dengan pertimbangan OPD tersebut melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ketujuh OPD tersebut antara lain: Dinas Penanaman Modal - Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, RSUD, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

 

     Dalam pelaksanaan Kajian ini, Tim menggunakan metode Wawancara danFocus Group Discussion (FGD) baik kepada pengguna layanan maupun Pimpinan OPD/pegawai ASN yang berdinas pada OPD yang bersangkutan serta Pimpinan Daerah. Lebih lanjut, Tim juga meminta data absensi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori kepada BKPSDA. Berdasarkan grafik di bawah menunjukkan bahwa tingkat ketidakhadiran ASN periode Januari-Maret 2019 di Kabupaten Supiori masih sangat tinggi yaitu ketidakhadiran tertinggi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencapai 83,33 %, Dinas Perhubungan 78,99 %, Dinas Sosial 76,58%, Dinas Kesehatan 76,26, RSUD 68,25, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 56,67%, dan PTSP 55,86 %.

 

     Dari data temuan di lapangan bahwa absensi Finger print ASN Kabupaten Supiori periode Januari-Maret 2019 mengenai Ketidakhadiran ASN pada 7 (tujuh) OPD bertentangan pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Pasal 3 angka 11 berupa teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja. Dalam Pasal 8 penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidakmasuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. Namun aturan tersebut belum diterapkan oleh Kepala Daerah maupun Kepala OPD terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut.

 Infografis Tingkat Ketidakhadiran ASN Periode Januari-Maret 2019 di Kabupaten Supiori



Masih banyak ASN yang bertempat tinggal di luar Kabupaten.

Tim Ombudsman menemukan bahwa tingkat ketidakhadiran ASN yang tinggi di Kabupaten Supiori secara garis besar disebabkan oleh beberapa hal diantaranya pegawai ASN banyak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Supiori yakni di Kabupaten Biak Numfor sehingga membutuhkan waktu  yang cukup lama kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan dengan biaya transportasi PP Rp 100.000 menggunakan angkutan umum.


Sebagian penghasilan habis untuk membayar pinjaman.


Dalam wawancara dengan Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Supiori dijelaskan bahwa salah satu faktor yang cukup mempengaruhi mobilitas ASN yang tinggal di luar Kabupaten adalah karena sebagian besar ASN di Kabupaten Supiori sejak menjadi CPNS telah mengambil kredit hal ini berdampak pada gaji yang diterima menjadi sangat kecil sehingga tidak dapat mencukupi biaya hidup sehari-hari. Hal ini berujung pada motivasi masuk kerja seorang pegawai.

Terkait penegakan disiplin, Kepala Inspektorat Kabupaten Supiori menyatakan bahwa pimpinan di tingkat OPD kurang memiliki ketegasan. Selain juga kurang memberikan teladan disiplin oleh pimpinan kepada bawahan.

Hal lain, meski disediakan Perumahan Dinas di Kampung Mansoben dan di Kampung Wakris  pengunaannya  kurang maksimal dan sesuai peruntukan.

Atas hasil kajian terhadap penyebab ketidakhadiran ASN di Kabupaten Supiori, maka Ombudsman RI Perwakilan Papua menyampaikan saran kepada Bupati, Sekda, dan Kepala OPD Kabupaten Supiori, sebagai berikut:

1.  Menerapkan Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai di Lingkungan Permerintahan Kabupaten Supiori;

2.  Kepala Daerah/ Pimpinan OPD harus melakukan pengontrolan kepada pegawainya dengan rutin melakukan apel;

3.  Memberikan Reward  (penghargaan) danPunisment (hukuman/sanksi) yang tegas terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori;

4.  Melakukan evaluasi terhadap rumah-rumah Dinas yang berada di Kampung Mansoben dan di Kampung Wakris sehingga pengunaannya dapat lebih maksimal dan sesuai peruntukannya;

5.  Menyusun dan atau mengoptimalkan SOP (standar operasional prosedur) pada setiap OPD guna memastikan pelayanan di lingkungan internal Kepegawaian berkaitan dengan persetujuan kredit Pegawai, sehingga ASN tidak terbebani dengan besarnya potongan kredit setiap bulannya yang berdampak pada tingkat ketidakhadiran ASN di tempat kerja.

 

     Tingkat ketidakhadiran ASN periode Januari-Maret 2019 di Kabupaten Supiori masih sangat tinggi yaitu ketidakhadiran tertinggi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencapai 83,33 %, Dinas Perhubungan 78,99 %, Dinas Sosial 76,58%, Dinas Kesehatan 76,26, RSUD 68,25, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 56,67%, dan PTSP 55,86 % dan berdasarkan temuan penyimpangan di lapangan, maka dapat diidentifikasikan jenis Mal-Administrasi yang terjadi yaitu Tidak memberikan pelayanan, Tidak Patut,Tidak Kompeten, Penundaan Berlarut, dan Pengabaian Kewajiban Hukum. Saran perbaikan telah disampaikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua dengan harapan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Supiori dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

 

 


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...